Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, dituntut hukuman mati dalam perkara dugaan korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Kuasa hukum Heru Hidayat, Kresna Hutauruk, berpendapat tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sudah menyalahi aturan.

Sebab, dijelaskannya, hukuman mati dalam UU Tipikor diatur dalam Pasal 2 ayat (2), sedangkan dalam dakwaan Heru Hidayat, JPU tidak menyertakan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dalam dakwaannya.

Dia mengatakan, dalam dakwaannya JPU mendakwa Heru Hidayat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU tipikor serta Pasal 3 dan 4 UU TPPU.

"Sehingga bagaimana mungkin JPU menuntut Heru Hidayat di luar pasal yang ada di dakwaan. Tuntutan di luar dakwaan ini kan jelas tidak sesuai aturan, berlebihan, dan di luar wewenang JPU atau bisa dianggap abuse of power," kata Kresna lewat keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Selasa (7/12/2021).

Kresna menyebutkan jaksa menuntut Heru Hidayat dengan hukuman mati secara tiba-tiba.

Pasalnya dalam dakwaan itu tidak ada pasal yang mengarah kepada tuntutan mati.

Baca juga: 5 Terdakwa Kasus Korupsi di PT Asabri Dituntut Belasan Tahun Bui

"Alasan JPU bahwa ini adalah merupakan pengulangan tindak pidana adalah tidak benar, bisa dilihat sendiri di KUHP apa itu pengertian dari pengulangan tindak pidana, orangnya harus dihukum dulu, baru kemudian melakukan tindak pidana."

"Sedangkan dalam perkara ini, jelas tempus perkara Asabri yang didakwakan JPU adalah 2012-2019, sebelum Heru Hidayat dihukum kasus AJS, sehingga jelas ini bukan pengulangan tindak pidana," kata dia.

Menurut Kresna, selama persidangan tidak ada saksi yang menyebut kliennya menerima uang Rp 12 triliun sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa.

Dia juga menilai unsur kerugian negara tidak terbukti.

Lebih lanjut, Kresna menilai tuntutan jaksa ini mencederai keadilan.

Menurutnya, menilai tuntutan mati jaksa ke Heru hanya untuk membuat sensasi.