Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) Usman Hamid mengatakan perbedaan pandangan di antara Komisioner Komnas HAM terkait penetapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib sebagai pelanggaran HAM berat harusnya bisa dikelola.

Dengan begitu, kata dia, para Komisioner Komnas HAM dapat menghasilkan keputusan atau kebijakan yang bulat untuk menggelar penyelidikan pro justitia.

"Mestinya perbedaan pandangan itu bisa dikelola sampai menghasilkan keputusan atau kebijakan yang bulat untuk melangsungkan penyelidikan yang bersifat pro justitia. Itu yang sebenarnya kami tunggu hingga saat ini," kata Usman Hamid di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (8/12/2021).

Ia memahami ada risiko terkait penyelidikan pro justitia tersebut di antaranya penyelidikan tersebut tidak menghasilkan sebagaimana yang diinginkan.

Namun demikian, menurutnya Undang-Undang sudah menyediakan mekanisme untuk mengatasi risiko tersebut misalnya penyelidikan tidak dibatasi waktu.

Baca juga: KASUM Desak Komnas HAM Gelar Penyelidikan Pro Justitia dan Bentuk Tim Ad Hoc Untuk Kasus Munir

"Seandainya penyelidikan itu menemukan dugaan-dugaan awal. Ada bukti awal bahwa peristiwa ini layak disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat, UU menyediakan mekanisme kepada Komnas HAM untuk menyerahkannya kepada Jaksa Agung," kata Usman.

Usman juga mengatakan Komnas HAM tidak harus menetapkan siapa terduga pelakunya.

Bahkan, kata dia, Komnas HAM mungkin sebagai penyelidik tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka secara resmi.

"Bahwa merekomendasikan seseorang disidik sebagai terduga atau tersangka itu jelas dimungkinkan," kata Usman.

Baca juga: Setneg: TPF Serahkan Dokumen Munir Langsung ke Presiden SBY Tanpa Administrasi

Diberitakan sebelumnya Komisioner Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga mengatakan saat ini para Komisioner Komnas HAM RI masih belum satu suara terkait penetapan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan aktifis HAM Munir Said Thalib.

Sandrayati mengatakan perbedaan pandangan tersebut muncul pada terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut.

Menurut logika Undang-Undang 26/2000 tentang pengadilan HAM, kata dia, peristiwa pembunuhan Munir paling memungkinkan tegolong ke dalam kejahatan kemanusiaan.

Maka berdasarkan definisi di pasal 9 UU 26/2000, kata dia, unsur-unsurnya harus terpenuhi.

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud di pasal 7 huruf d, kata dia, adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Baca juga: Komnas HAM RI Tetapkan Hari Kematian Munir Sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia

Serangan tersebut kemudian, lanjut dia, bisa berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan dan sebagainya.

Hal tersebut disampaikannya dalam audiensi KASUM dengan Komnas HAM RI secara virtual pada Senin (6/9/2021).

"Seperti yang saya sampaikan tadi, diskusi yang berkembang masih ada yang melihat ini unsur sistematisnya belum terpenuhi. Kenapa? Karena memang ada pertimbangan lain-lain, ada macam-macam pertimbangan," kata Sandrayati.

Perbedaan pandangan kedua, kata dia, ada pada unsur korban yang dalam kasus pembunuhan Munir adalah satu orang.

Dalam diskusi antara Komisioner Komnas HAM ada yang berpendapat korbannya adalah pembela HAM karena yang mendapat serangan bukan hanya Munir tetapi ada lembaga dan juga ada beberapa pembela HAM lainnya.

"Realita tersebut diakui terjadi tetapi apakah unsur sistematis cukup atau tidak. Ini yang masih kami dalami dan kami diskusikan bersama," kata Sandrayati.

Ia mengatakan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran HAM berat harus ada keputusan bulat di level paripurna internal Komnas HAM.

Sandrayati mengatakan tujuh komisioner Komnas HAM periode ini terus berupaya agar bisa berpendapat secara bulat.

"Dari situ memang kami melihat kami harus diskusi lebih mendalam dan ya tentunya rekan-tekan tahu bahwa tujuh komisioner memang terus berupaya agar kami bisa berpendapat secara bulat. Kami sampai saat ini tidak pernah voting. Jadi ini juga yang memelihara kebersamaan sampai saat ini," kata dia.