TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Lembaga Analis dan Konsultan Sosial Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil survei nasional yang bertajuk Performa Pemerintah dan Tren Elektoral Terkini.

Hasil survei ini merupakan review termin keempat atau sesi terakhir survei CISA di tahun 2021 setelah sebelumnya merilis survei termin ketiganya pada September 2021 yang lalu.

Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak tanggal 1-7 Desember 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Simple Random Sampling didapatkan bahwa kepuasan publik terhadap Pemerintah menjelang akhir tahun 2021 ini hanya mencapai 44,33 persen.

“Publik yang menyatakan Tidak Puas terhadap kinerja Pemerintah ada 41 persen dan yang Sangat Tidak Puas 5,59 persen, yang Sangat Puas ada 3,83 persen dan sisanya ada 5,25 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu,” ucap Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya, Jumat (10/12/2021).

Baca juga: Membandingkan Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo di Lima Survei Capres, Siapa yang Lebih Unggul?

Kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah tersebut dipengaruhi oleh beberapa Sektor atau Isu yang Optimal seperti Infrastruktur dan Kewilayahan 37,5 persen, Birokrasi 35,42 persen, Pertanian 13,25 persen, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7,25 persen serta 6,08 persen pada Kesejahteraan Sosial.

Penilaian publik ini muncul dari aspek diantaranya Efektifitas, Efisiensi, Implementasi, Implikasi, dan Produktifitas.

“Tapi ada sektor yang dianggap Belum Optimal yang dikerjakan Pemerintah ada Anti Korupsi yang mencapai 43,42 persen, Tenaga Kerja 20,58 persen, BUMN 15,92 persen, Kelautan dan Perikanan 12,25 persen, serta Perekonomian dan Investasi 7,83 persen,” tutur Herry Mendrofa.

Selain itu publik juga memberikan penilaian terhadap Menteri atau Pejabat Negara dengan Kinerja yang Optimal selama ini berdasarkan Integritas, Kapabilitas, Kepemimpinan, Produktifitas, dan Popularitas.  

Menteri atau Pejabat yang dimaksud adalah Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR) 28,75 persen, Yasonna H.Laoly (Menkumham) 17,25 persen, Syahrul Yasin Limpo (Mentan) 10,25 persen, Sandiaga Uno (Menparekraf) 10,16 persen, Retno Marsudi (Menlu) 9,91 persen.

Kemudian Tjahyo Kumolo (Menpan RB) 9,33 persen, Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) 7,75 persen, Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala BKPM) 3,58 persen, Tito Karnavian (Mendagri) 1,7 persen, Nadiem Makariem (Mendikbudristek) 0,91 persen, dan lainnya 0,41 persen.

Sebaliknya publik juga menganggap bahwa masih ada Menteri atau Pejabat Negara yang Belum Bekerja Optimal seperti Ida Fauziyah (Menaker) 27,08 persen, Moeldoko (KSP) 20,58 persen, Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) 11,33 persen, Sakti Wahyu Trenggono (MenKKP) 10,25 persen, Arifin Tasrif (MenESDM) 9,25 persen.

Abdul Halim Iskandar (MenPDTT) 7,92 persen, Siti Nurbaya (MenLHK) 4,75 persen, Sofyan A.Djalil (MenATR/BPR) 3,75 persen, Luhut Binsar Panjaitan (Menko Marves) 1,92 persen, Erick Thorir (MenBUMN) 1,25 persen, dan lainnya 1,92 persen.

“Tentunya Menteri atau Pejabat Negara ini dari aspek penilaian dianggap belum optimal ditambah lagi kinerja mereka sering kontraproduktif dari sisi inovasi, sering kontroversial serta dianggap tidak memberikan dampak positif bagi keadaan saat pandemi,” tutur Herry.

Sementara itu Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen juga berhasil memotret tren elektoral terkini Partai Politik maupun Kandidat Capres menjelang Pilpres 2024.