Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Firli Bahuri Ngadu ke Jokowi KPK Kurang Orang, MAKI: 57 Pegawai Malah Ditendang dengan TWK

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengomentari pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang mengaku kekurangan persone

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Firli Bahuri Ngadu ke Jokowi KPK Kurang Orang, MAKI: 57 Pegawai Malah Ditendang dengan TWK
Tribunnews/Irwan Rismawan
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menunjukkan uang SGD 100 ribu kepada wartawan saat mendatangi Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2020). Boyamin Saiman menyerahkan uang 100 ribu dolar Singapura kepada KPK sebagai gratifikasi karena ia menyatakan bukan berasal dari pekerjaannya sebagai pengacara. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengomentari pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang mengaku kekurangan personel di lembaganya.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai pernyataan Firli tersebut kontradiktif.

Pasalnya, Firli justru memecat 57 pegawai melalui metode tes wawasan kebangsaan (TWK), yang menurut Boyamin, ke-57 pegawai KPK itu memiliki rekam jejak mumpuni dalam pemberantasan korupsi.

"Ditambah 57 teruji malah ditendang dengan TWK," kata Boyamin kepada Tribunnews.com, Sabtu (11/12/2021).

Seperti diketahui, di hadapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, Firli Bahuri mengungkapkan KPK kekurangan orang.

"KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1602 sumber daya manusia yang ada di KPK," ucap Firli di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: KPK Kurang Orang, Firli Bahuri Ngadu ke Jokowi

Firli mengatakan KPK bukan hanya kekurangan personel. 

Berita Rekomendasi

KPK juga kekurangan markas karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya membolehkan KPK ada di Ibu Kota.

"Sehingga kami tidak bisa mengembangkan diri untuk pembentukan KPK-KPK perwakilan di provinsi," kata Firli.

Meski kekurangan personel dan markas, KPK tidak mau menyerah. 

Firli menegakan pihaknya akan terus menindak pelaku korupsi di luar Jakarta untuk membersihkan Indonesia dari sikap koruptif.

"Tetapi kami mengambil sikap boleh saja kami hanya terbatas di Jakarta tetapi aktivitas di KPK tidak boleh hanya ada di Jakarta," ujar Firli.

Hakordia 2021 dimanfaatkan KPK untuk menyebar pesan antikorupsi di seluruh wilayah di Indonesia. 

Lembaga antikorupsi menggelar acara ini di lima daerah demi menutup kekurangannya selama ini.

"Karena itu Hakordia tahun 2021 kita sebar di lima wilayah provinsi pertama di daerah Sulawesi Tenggara, yang kedua kita laksanakan kegiatan di Banjarmasin yang ketiga kita laksanakan di daerah Pekanbaru, yang keempat kita laksanakan di Nusa Tenggara Timur, dan hari ini adalah puncak Hakordia," kata Firli.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas