TRIBUNNEWS.COM - Lembaga konsultan politik Charta Politika Indonesia merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Dalam hasil survei tersebut, ditemukan bahwa 68,1 persen responden setuju Jokowi me-reshuffle para menterinya.

Adapun pertanyaan yang disajikan sebagai berikut:

Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya?

"Sebanyak 68.1% responden menyatakan setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle," bunyi hasil survei yang diterima Tribunnews.com, Senin (20/12/2021).

Selanjutnya, 18,8 persen responden tidak setuju dengan dilakukannya reshuffle.

Baca juga: Survei LPI: Panglima TNI Andika Perkasa Dinilai Sosok Terbaik yang Mengayomi Bawahan dan Masyarakat

Baca juga: Charta Politika: Ganjar Pranowo Ungguli Prabowo dan Anies soal Elektabilitas Capres

Sementara soal penilaian terhadap kinerja para menteri, sebanyak 54,6 mengatakan puas.

Sedangkan 39.3 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi.

Pertanyaan dalam survei penilaian kinerja tersebut yakni 'Menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara, apakah puas atau tidak puas atas kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju?.

Selain itu, 51,7 persen responden menilai kinerja kabinet Jokowi lebih baik pada periode kepemimpinan sebelumnya, yakni tahun 2014-2019.

Berikut pertanyaan yang disajikan:

Jika dibandingkan kinerja kabinet/menteri-menteri di periode kepemimpinan Joko Widodo, pada periode manakah yang menurut Bapak/Ibu/Saudara memiliki kinerja paling baik?

Baca juga: Hasil Survei Capres Lembaga KedaiKopi: Sandiaga Dinilai Cocok Jadi Cawapres Semua Kandidat

Lalu, 36,5 persen responden menilai kabinet Jokowi periode sekarang lebih baik.

Survei Charta Politika ini dilakukan pada 29 November-6 Desember 2021melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1200 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Metode sampling yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar kurang lebih 2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

70 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Charta Politika Indonesia merilis hasil survei kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dalam temuannya, sebanyak 70,1 persen responden puas atas kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Pertanyaan dalam survei kepuasan tersebut yakni 'Bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, apakah sangat puas, cukup puas, atau tidak puas sama sekali?'

"Di sini ada 8,3 persen mengatakan sangat puas, 61,8 persen mengatakan cukup puas, mengatakan kurang puas ada 26,6 persen dan tidak puas sama sekali 2,8 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam rilis survei virtual, Senin (20/12/2021).

Maka dengan begitu, dikatakan Yunarto, jika dikategorikan puas dengan tidak puas sebagai sebuah kutub, sebanyak 70,1 persen responden yang mengatakan puas.

"Ada 29,4 persen yang mengatakan tidak puas, 0,6 persen yang tidak menjawab," lanjut Yunarto.

Yunarto lebih lanjut menjelaskan kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi berdasarkan wilayah.

Baca juga: Charta Politika: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Kian Tinggi, Berbanding Terbalik dengan KPK

"Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah itu ada di pemilih yang berada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali, NTB, NTT."

"Ini ada faktor, jadi ini ada basis-basis pendukung Jokowi, selain faktor rasionalitas, tingkat kepuasan ini juga dipengaruhi oleh afiliasi politik, kita lihat ada pola yang sama," tuturnya.

Kemudian, Yunarto menambahkan, responden yang tidak puas atas kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin, tersebar di sejumlah wilayah juga.

"Ketika kita baca tingkat kepuasan yang rendah, itu berada di wilayah Sulawesi, DKI Jakarta, Banten dan Sumatera," ujarnya

"Sulawesi dan Jakarta diketahui juga, dari sisi partisanship pilihan pada tahun 2019 itu bisa dianggap sebagai basis dari pemilih Prabowo-Sandiaga Uno yang katakanlah memiliki resistensi lebih tinggi kepada pemerintahan Jokowi," tandas Yunarto.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Reza Deni)

Baca berita lainnya soal Kinerja Menteri