Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani pada konferensi pers virtual hari Kamis (16/12/2021).

“PMI diduga kuat berangkat lewat jalur tidak resmi dari Tanjung Balau, 90 km dari pelabuhan resmi di wilayah Tanjung Pinang Kepulauan Riau menuju Johor Bahru Malaysia,” kata Benny.

Benny menegaskan penempatan PMI illegal masih kerap dilakukan oleh para mafia atau sindikat penyalur pekerja migran.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Malaysia belum membuka penempatan pekerja migran.

Akan tetapi upaya penempatan PMI illegal masih kerap ditemui dan dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Ini adalah tragedi kemanusiaan, ini adalah kejahatan kemanusiaan, dimana negara harus mengambil posisi dan sikap untuk tidak mentoleransi setiap kejahatan yang dilakukan oleh siapapun, atas nama apapun dan dibekingi siapapun,” kata Benny.

Benny berujar bahwa peristiwa Johor Bahru, berdasarkan informasi yang ia peroleh, bukan merupakan hal yang baru.

Pengiriman PMI illegal seperti ini sudah kerap terjadi berkali-kali, bahkan jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala BP2MI.

Ia berjanji akan menjadikan peristiwa ini sebagai upaya untuk membuka tabir kejahatan kemanusiaan yang tekait penempatan PMI ke Malaysia.

Ia berharap kejadian ini menjadi pintu masuk untuk membongkar siapapun dibalik penempatan PMI secara ilegal ke Malaysia di Kepulauan Riau, dimulai dari bandar hingga para pemodalnya.

Benny menegaskan, BP2MI tidak akan pernah berkompromi dengan para pelaku kejahatan kemanusiaan.

“Kita akan mengejar mereka sekalipun kewenangan hukum bukan kewenangan BP2MI, tapi kita akan terus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum,” ujarnya.

Benny mengatakan ada sekira 50 PMI yang berada di kapal atau speedboat yang digunakan para PMI menuju Johor Bahru.

Berdasarkan informasi dari Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, Sunarko, dari 50 orang yang ada di speed boat tersebut sekira dua puluhan orang masih belum ditemukan dan masih dalam penyisiran tim SAR.