TRIBUNNEWS.COM – Charta Politika Indonesia merilis hasil survei kepuasan terhadap lembaga tinggi negara.

Mulai dari Presiden, TNI, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan hasil survei yang diterima Tribunnews.com, Senin (20/12/2021), Presiden menjadi lembaga tinggi negara yang mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi.

Disusul oleh TNI, Polri, dan KPK.

Baca juga: Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Kebijakan Jokowi Saat Pandemi Lebih Berpihak ke Kesehatan

Pada waktu survei, responden diberikan pertanyaan seputar tingkat kepuasan terhadap lembaga tinggi negara.

Berikut pertanyaannya: “Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara di antara lembaga tinggi negara di bawah ini, apakah Bapak/Ibu/Saudara sangat percaya, cukup percaya, tidak percaya, atau tidak percaya sama sekali?”

Kemudian, hasil survei, Presiden berada pada peringkat pertama dibandingkan lembaga tinggi negara lainnya.

Di mana masyarakat yang cukup percaya terhadap Presiden mencapai 77,8 persen.

Kemudian, tingkat kepercayaan terhadap TNI sebanyak 76,3 persen, Polri 66,8 persen, dan KPK 64,3 persen.

Selanjutnya tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi 59,3 persen, Kejaksaan Agung 58,6 persen, Mahkamah Agung 58,3 persen, MPR 56,8 persen, DPR 56,3 persen, dan DPD 56,1 persen.

Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali, NTB, dan NTT.

Di sisi lain, tingkat kepuasan terendah berada di wilayah Sulawesi, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera.

Diketahui, survei dilakukan oleh Charta Politika Indonesia di seluruh Provinsi di Indonesia oada 29 November – 6 Desember 2021.

Total responden survei ini sebanyak 1.200 orang.

Dengan rincian laki-laki dan perempuan usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan.

Survei ini dilakukan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metoda penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap Provinsi.

Untuk Unit sampling primer survei (PSU) ini adalah desa/kelurahan dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang di 120 desa/kelurahan yang tersebar di Indonesia.

Sebanyak 70 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Presiden oleh Charta Politika Indonesia, sebanyak 70,1 persen responden puas atas kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Pertanyaan dalam survei kepuasan tersebut yakni Bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, apakah sangat puas, cukup puas, atau tidak puas sama sekali?

"Di sini ada 8,3 persen mengatakan sangat puas, 61,8 persen mengatakan cukup puas, mengatakan kurang puas ada 26,6 persen dan tidak puas sama sekali 2,8 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam rilis survei virtual, Senin (20/12/2021).

Dikatakan, jika dikategorikan puas dengan tidak puas sebagai sebuah kutub, sebanyak 70,1 persen responden yang mengatakan puas.

"Ada 29,4 persen yang mengatakan tidak puas, 0,6 persen yang tidak menjawab," imbuh Yunarto.

Baca juga: Survei Charta Politika Akhir Tahun 2021: 68,1% Responden Setuju Presiden Reshuffle Kabinet

Lebih lanjut, Yunarto menjelaskan kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi berdasarkan wilayah.

"Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah itu ada di pemilih yang berada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali, NTB, NTT."

"Ini ada faktor, jadi ini ada basis-basis pendukung Jokowi, selain faktor rasionalitas, tingkat kepuasan ini juga dipengaruhi oleh afiliasi politik, kita lihat ada pola yang sama," tuturnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Reza Deni)

Simak berita lainnya terkait Survei Charta Politika Indonesia