Komnas Perempuan menjadi salah satu pihak yang menyatakan dukungannya terhadap Permendikbudristek ini. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menilai kehadiran Permendikbudristek PPKS ini sangat penting untuk diterapkan di lingkungan perguruan tinggi.

“Komnas Perempuan sangat mengapresiasi Permendikbudristek PPKS yang diterbitkan di bawah kepemimpinan Mas Menteri. Terutama Pasal 19 yang menekankan bahwa jika upaya untuk menyikapi, baik itu pencegahan dan penanganan kekerasan ini tidak dilakukan maka juga ada sanksi. Bukan hanya saja kepada pelaku tetapi kepada lembaga pendidikan itu sendiri,” tutur Andy.

- Penghapusan Ujian Nasional dan Pelaksanaan Asesmen Nasional

Tahun 2021 menjadi tahun awal terlaksananya Asesmen Nasional di tanah air.

Program ini mulai dilaksanakan pada September 2021.

Asesmen Nasional 2021 dirancang sebagai instrumen pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. 

Asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Asesmen Nasional dianggap sebagai program pengganti Ujian Nasional (UN) yang secara resmi dihapus oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim di awal tahun 2021.

Penghapusan UN tertuang dalam Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

- Rekrutmen Guru Honorer Menjadi ASN PPPK

Pada tahun ini, Pemerintah menggelar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer.

Formasi yang terbuka pada tahun ini, adalah sebanyak 506.252. Meski begitu, hanya 322.665 guru yang melamar.

Sebanyak 173.329 ribu orang guru honorer dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi I Guru ASN-PPPK 2021.

Jumlah ini diumumkan setelah Pemerintah memberikan afirmasi passing grade seleksi tahap 1 PPPK.