Bila Terpilih Jadi Anggota Bawaslu RI, Komisioner KPI Pusat Ini Bakal Modernisasi Pengawasan Pemilu
Nuning menyebut salah satu aplikasi pengawasan yang sudah dimilik Bawaslu yakni Gowaslu masih punya fitur sederhana.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Penyiaran Informasi (KPI) Pusat, Nuning Rodiyah menyatakan, jika terpilih sebagai anggota Bawaslu RI periode 2022-2027, dirinya bakal melakukan modernisasi sistem pengawasan pemilu, melalui aplikasi yang membantu kinerja Bawaslu.
Menurutnya modernisasi pengawasan perlu jadi salah satu prioritas perbaikan di tubuh Bawaslu.
Hal ini ia sampaikan dalam tes wawancara seleksi bakal calon anggota KPI-Bawaslu RI periode 2022-2027, di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/12/2021).
"Karena yang saya usung adalah modernisasi sistem pengawasan pemilu, tentu saya akan melihat seluruh data aplikasi yang membantu kinerja Bawaslu," kata Nuning.
Baca juga: Dalam Tes Wawancara KPU-Bawaslu, Komisioner KPI Akui Cium Adanya Persaingan Antar-Tiga Lembaga Ini
Nuning menyebut salah satu aplikasi pengawasan yang sudah dimilik Bawaslu yakni Gowaslu masih punya fitur sederhana.
Namun pilihan di dalamnya belum merepresentasikan kondisi kerawanan kepemiluan di masyarakat.
Sehingga semestinya ada implementasi yang lebih lengkap dan komperhensif dalam aplikasi Gowaslu tersebut.
"Saya sudah download gowaslu, fitur sederhana, tapi pilihannya belum merepresentasikan kondisi kerawanan di masyarakat. Ini belum terimplementasi pada aplikasi," ungkapnya.
Baca juga: Refleksi Akhir Tahun KPU, Bawaslu Harap Ada Modifikasi di Pemilu 2024
Pasalnya kata Nuning, jangan sampai anggaran besar yang digelontorkan Bawaslu untuk alokasi pembangunan sistem pengawasan, tapi sistem tersebut ternyata tak sesuai atau tidak berkelanjutan.
"Jangan sampai anggaran bawaslu banyak dialokasikan untuk membangun sistem. tapi sistem ini tidak pernah kompatible atau tidak jangka panjang suistanibility," pungkas dia.
