TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 10.853 Warga Negara Indonesia (WNI) meninggalkan Indonesia dalam kurun waktu empat hari (23-27 Desember 2021) meskipun Pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk tidak bepergian ke luar negeri.

Mengingat covid-19 varian omicron tengah merebak dan kasus pertama varian tersebut telah terkonfirmasi di Indonesia medio Desember lalu.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Arya Pradhana Anggakara mengatakan setiap harinya rata-rata ada 2.700 WNI yang meninggalkan Indonesia.

“Kami tidak bisa melarang WNI keluar Indonesia karena yang disampaikan oleh pemerintah sifatnya masih imbauan dan belum cukup dijadikan dasar pelarangan WNI ke luar negeri," kata Angga lewat keterangan tertulis, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: Omicron Makin Menggila, Karantina Buat WNI dari Luar Negeri Makin Diperketat

Sebagaimana diketahui, imbauan untuk tidak bepergian ke luar negeri pertama kali disampaikan pada 17 Desember 2021 menyusul kasus pertama varian Covid-19 jenis omicron di Indonesia yang ditemukan pada seorang pegawai di RS Wisma Atlet. Imbauan dikeluarkan untuk menjaga situasi kesehatan di Indonesia tetap kondusif.

Baca juga: Satgas Covid-19 Terbitkan SE Prokes Perjalanan Luar Negeri, Termasuk Aturan Karantina bagi WNI & WNA

Imbauan bepergian ke luar negeri dilakukan hanya untuk hal-hal yang mendesak seperti pekerjaan.  Sementara untuk tujuan liburan, WNI diharapkan bepergian ke objek wisata domestik.

Saat ini, di Indonesia telah ditemukan 47 kasus covid-19 varian omicron. Kebanyakan merupakan imported case atau kasus dari luar negeri. Hanya ada satu kasus transmisi lokal di DKI Jakarta.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjelaskan soal pemerintah tidak menaikan level pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tengah penyebaran varian baru covid-19 Omicron. Meski demikian, Ma'ruf menyebut terdapat beberapa aturan baru dalam mencegah varian anyar itu.

"Masih tetap seperti biasa dan tidak ada penyekatan," ujar Ma'ruf di Istana Wakil Presiden (Wapres).

Sejumlah aturan yang akan diperketat seperti kedatangan warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri. "Melarang WNI untuk keluar negeri untuk sementara ini," terangnya.

Tak hanya itu, Wapres juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan langkah-langkah mitigasi penyebaran Omicron. Pasalnya, dikatakan Ma'ruf, sebanyak 46 orang terkonfirmasi positif covid-19 varian ini.

"Omicron ini cepat sekali penularannya," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar

Pandjaitan memprediksi terjadinya lonjakan kedatangan internasional pada awal tahun. Pemerintah, kata dia telah menyiapkan langkah kontijensi untuk mengantisipasi lonjakan tersebut.

"Jadi kami sudah melakukan kontijensi atau skenario kedatangan 5.000 lebih pada masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri pada tanggal 1 sampai tanggal belasan,” kata Luhut.

Pemerintah menyiapkan Bandara Juanda Surabaya sebagai pintu masuk kedatangan International. Bandara Juanda dipersiapkan untuk menghindari penumpukan kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta.

"Jadi (Bandara Juanda) Surabaya sudah dicek ke lapangan dan nanti sore akan dicek ulang lagi. Sehingga nanti kalau datang dari Surabaya, karena harus kita bagi, kalau sampai 6000 yang masuk ke Jakarta akan repot. Jadi kita bagi antara Jakarta dan Surbaya," katanya.

Pemerintah kata Luhut, akan terus memperkuat pengawasan di pintu masuk Indonesia untuk mengantisipasi masuknya varian Omicron.

Termasuk, pengetatan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri agar tidak terjadi kebocoran di bandara maupun tempat karantina.

"Langkah antisipasi telah dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan kedatangan pelaku perjalanan internasional yang diperkirakan akan terjadi pada awal tahun depan," pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran kemarin mengecek Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan aturan karantina diberlakukan sesuai aturan pemerintah melalui Satgas Covid-19.

Fadil memeriksa penerapan protokol kesehatan (prokes) di bagian luar atau penjemputan penumpang di paling sibuk di Bandara Soekarno-Hatta.

Rombongan kemudian menuju bagian dalam untuk mengecek penerapan aturan kelengkapan administrasi bagi pelaku perjalanan luar negeri yang hendak melakukan karantina.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan mengatakan, kedatangan rombongan Polda Metro Jaya untuk memastikan penerapan prokes dan aturan karantina berjalan baik.

"Kami bersama pak Kapolda Metro Jaya datang untuk melihat bagaimana alur kedatangan penumpang yang datang dari luar negeri baik itu WNA ataupun WNI. Sehingga apakah aturan karantina itu dilakukan sesuai prosedur," ujar Zulpan.(Tribun Network/fan/ham/wly)