Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja setahun DPR RI dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

Dalam catatan Formappi, fungsi anggaran yang DPR RI di era Ketua Puan Maharani  dinilai belum cukup signifikan 

Peneliti Formappi Lucius Karus memaparkan, setidaknya hal itu dapat dilihat dari peran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang nyaris tidak mengkritisi masalah anggaran.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk 'Catatan Akhir Tahun Fungsi Anggaran: Keterbukaan versus Ketertutupan', Kamis (30/12/2021). 

"Saya kira belum ada suara yang cukup signifikan dari Banggar misalnya untuk mengkritisi atau memberikan sumbangsih dalam proses pembahasan anggaran yang dilakukan DPR bersama pemerintah," kata Lucius. 

"Bahkan kalau mau jujur, kita tidak pernah mendengar ada suara khusus dari Banggar ini," imbuhnya.

Baca juga: Catatan Formappi Soal DPR di 2021: Semakin Menjauh dari Rakyat

Lucius menjelaskan, terdapat banyak persoalan dalam pelaksanaan fungsi anggaran ini. 

Mulai dari masalah APBN yang disahkan menjadi UU oleh DPR bersama pemerintah itu dalam prosesnya publik tidak banyak mendapatkan informasi. 

"Ini berbeda betul di fungsi legislasi. Kita melihat bahwa peran Badan Legislasi (Baleg) itu sangat dominan sebagai koordinator dari DPR dalam hal proses pembahasan inflasi di DPR," ucapnya. 

Menurut Lucius, Banggar juga harus memainkan peranannya seperti Baleg. 

Sehingga, peran dan fungsi DPR betul-betul dijalankan sesuai amanat UUD 1945.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Kapolri Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual 

"Kita saksikan bersama sejauh ini saya kira belum ada suara yang cukup signifikan. Yang lebih banyak terlihat dominasi pemerintah di dalam proses pembahasan, misalnya berbagai inisiatif terkait misalnya refocusing dan realokasi anggaran itu juga muncul dari pemerintah," tandasnya.