DPR Nilai Jokowi Sukses Buka Akses Pendidikan hingga ke Pelosok Melalui Digitalisasi Pendidikan
Triliunan anggaran dikucurkan agar semua daerah merata bisa melakukan pembelajaran secara digital.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan akselerasi digitalisasi pendidikan dengan memberikan bantuan teknologi melalui anggaran pusat.
Triliunan anggaran dikucurkan agar semua daerah merata bisa melakukan pembelajaran secara digital.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendukung kebijakan Presiden Jokowi melakukan akselerasi digital di sektor Pendidikan.
Menurutnya kebijakan Jokowi mampu membuka akses pendidikan hingga ke daerah dan semakin meningkatkan kualitas pendidikan di pelosok-pelosok negeri.
“Kami pikir kita harus mendukung karena itu kebijakan yang bagus. Dengan begitu dapat membuka akses untuk menjangkau pendidikan hingga ke daerah,” kata Hetifah di Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/12/2021).
Baca juga: Kemendikbudristek: Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Jenjang SD Alami Penurunan
Hetifah mengatakan sudah seharusnya pemerintah memberikan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat terutama yang tinggal di luar Pulau Jawa.
Melalui teknologi, dia menambahkan, upaya pemerintah menghadirkan pemerataan pendidikan sangat besar potensi keberhasilannya.
Lebih lanjut ia menyampaikan agar pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan Pendidikan berbasis digital ini.
Mulai dari infrastruktur jaringan, perangkat pembelajaran, hingga platform yang dapat dengan mudah dijangkau masyarakat.
“Baiknya pemerintah juga bertugas memfasilitasi masyarakat. Seperti menyediakan platform yang bagus dan mudah diakses oleh semua dengan biaya yang terjangkau,” sambung Hetifah.
Hetifah menilai Pemerintah sejauh ini sudah membuat kemajuan pesat dalam proses transformasi menuju era digital.
Hanya saja Indonesia harus tetap waspada mengingat masih terjadinya penyebaran di sekitar warga hingga persaingan ketat dengan negara lainnya di dunia.
“Hanya kan kita bersaing dengan negara lain. Kami juga pernah memanggil Kementerian Informasi yang mengatakan telah melakukan penyebaran jaringan hingga ke sekolah di pedesaan,” tutupnya.