Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang Pilpres 2024, proses politik terasa lebih intens. Eks Menteri Koordinator Perekonomian, Prof Ginandjar Kartasasmita, menuturkan ada beberapa penyebabnya.

Pertama, tidak ada incumbent alias petahana. Sehingga, lapangan terbuka lebar.

"Banyak calon yang dianggap memiliki kesempatan untuk maju. Setiap calon banyak pendukung dan semua bermain di media, sehingga terasa hiruk pikuk," ujarnya lewat keterangan tertulis, Rabu (29/12/2021).

Sementara yang kedua, ada semacam pesta survei politik.

Para tokoh yang digadang-gadang menjadi capres 2024, berkejar-kejaran dalam survei.

Para calon, diduganya punya surveyor sendiri. Sehingga, macam-macam prediksi bermunculan.

"Sudah bisa terbaca polster mana berada di depan calon mana. Survei atau polling adalah gabungan profesi dan bisnis. Polling ada ilmunya, dan di banyak negara maju relatif akurat, kalau dijalankan secara profesional dan ilmiah. Tapi kalau bisnis yang menonjol, maka surveyor seperti tailor, hasil sesuai dengan ukuran pelanggan. Jujur saja susah kita membedakan antara tipe yang pertama dan kedua," kata Ginandjar.

Baca juga: Berkaca pada 2021, Komisi XI Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan akan Segera Pulih

Baca juga: 2045 Ekonomi Indonesia Diprediksi Bisa Lompat ke Top 3 Dunia

Ginandjar menilai, demokrasi Indonesia sudah lumayan baik.

Contohnya, Joko Widodo (Jokowi) yang mampu menjadi presiden selama dua periode.

Padahal, dia berlatar belakang biasa-biasa saja, pada waktu pertama kali maju. Tidak memiliki nama dan sumber daya yang besar.

Tapi menang lantaran didukung rakyat kecil yang turut berkampanye dengan uang dari koceknya sendiri.

"Hampir sama dengan fenomena Obama di periode pertamanya. Itu saja menunjukkan bahwa demokrasi kita sudah terkonsolidasi," tuturnya.

Agar semakin kuat berakar dan menghasilkan kehendak rakyat yang sesungguhnya, semua pihak mesti bertanggung jawab menjaga iklim demokrasi.