Menurutnya kinerja pemerintah ada yang bagus, namun tak jarang yang buruk.

Ujang sendiri tak terlalu setuju dengan tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai angka di atas 70 persen.

Menurutnya angka tersebut terlalu tinggi di saat banyak rakyat yang masih terdampak pandemi dan menjadi pengangguran, sehingga survei-survei itu disebutnya meragukan.

"Tapi apapun itu kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan survey yang benar dan objektif. Saya tak menuduh siapa-siapa, namun rakyat pun sudah paham dengan permainan lembaga survei. Mudah-mudahan surveinya benar dan objektif agar rakyat tak dibohongi," katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno justru melihat kepercayaan tinggi masyarakat pada kinerja Jokowi-Ma'ruf didasarkan pada persepsi publik soal kondisi ekonomi yang dinilai berangsur membaik.

Namun hal itu berbanding terbalik dengan bidang lainnya yang menjadi sorotan publik seperti bidang hukum.

"Jadi kalau dilihat rata-rata orang puas dengan Jokowi-Ma'ruf dalam hal persepsi ekonomi. Tapi tidak di bidang hukum dan demokrasi yang diberikan lampu kuning oleh publik. Lembaga penegak hukum, terutama KPK, mendapatkan sentimen negatif. Begitupun dengan kualitas demokrasi yang menurun tajam sejak 15 tahun terakhir," kata Adi. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)