Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Rata-rata Puas dengan Jokowi-Ma'ruf dalam Persepsi Ekonomi, Tapi tidak di Bidang Hukum & Demokrasi

Mardani menilai hasil itu juga tak mencerminkan peran negara dalam menyediakan pekerjaan dan kualitas upah buruh terkait dampak pandemi.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Rata-rata Puas dengan Jokowi-Ma'ruf dalam Persepsi Ekonomi, Tapi tidak di Bidang Hukum & Demokrasi
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo meninjau Pameran IKM Bali Bangkit di Taman Werdhi Budaya Art Centre, Kota Denpasar, Bali, Senin (27/12/2021). Dalam pameran tersebut, terdapat sekitar 35 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Bali yang memamerkan beragam produk seperti kain tradisional, kerajinan rakyat, perhiasan tradisional, furnitur, dan produk seni unggulan lainnya. Presiden Jokowi menyempatkan berbincang dengan beberapa pelaku IKM di antaranya adalah pengrajin kursi, kain tenun, serta lukisan. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyaknya hasil survei yang menunjukkan masyarakat puas dengan kinerja Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) tak sejalan dengan pemikiran partai politik oposisi.

Diketahui, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf di sejumlah lembaga survei rata-rata berada di angka 70 persen.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku tak sepakat dengan hasil tersebut.

Sebab bagi dirinya sendiri, kinerja pemerintah secara umum masih belum maksimal. Dia memberikan nilai 6 dari skala 0 hingga 10.

"Kinerja secara umum dalam skala 0-10 nilainya 6. Kerja keras pada beberapa kementerian sudah nampak tapi masih banyak kementerian yang bussiness as ussual. Utang luar negeri yang tinggi plus kualitas SDM jadi catatan besar," ujar Mardani, kepada Tribunnetwork, Senin (27/12/2021).

Mardani menilai hasil itu juga tak mencerminkan peran negara dalam menyediakan pekerjaan dan kualitas upah buruh terkait dampak pandemi.

Menurutnya negara belum hadir dengan cerdas menyelesaikan masalah ini. Pun demikian dengan urusan penanganan Covid-19, terutama karantina dan kewajiban PCR.

Berita Rekomendasi

Negara dinilainya belum mampu memberi fasilitas pada mereka yang memerlukan dengan pola yang lebih efisien dan humanis.

Selain itu, dikatakan Mardani, mesti ada political will yang kuat untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi-Maruf Amin Hampir Selalu di Atas 60 Persen

Penyakit politik biaya tinggi yang membuat kelompok oligarki menguat hingga politik yang involutif mesti dibenahi secara fundamental.

"Paket Undang-Undang Politik yang lebih mendorong demokrasi substansial perlu didorong. Termasuk didalamnya penataan parpol, sistem pemilu plus otonomi daerah yang lebih terorkestrasi dan efisien. Anggaran dan sumber daya di Pusat dan Daerah mesti digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu turut mengkritisi agar perhatian lebih diberikan pada peningkatan standar kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebab kualitas SDM sangat ditentukan dua faktor tersebut.

Begitu pula dengan daya inovasi dan industri yang menurut Mardani sepatutnya dijadikan prioritas.

Saat ini, lanjutnya, tak ada negara maju yang tidak fokus pada daya inovasi dan kekuatan industrinya.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas