Rata-rata Puas dengan Jokowi-Ma'ruf dalam Persepsi Ekonomi, Tapi tidak di Bidang Hukum & Demokrasi
Mardani menilai hasil itu juga tak mencerminkan peran negara dalam menyediakan pekerjaan dan kualitas upah buruh terkait dampak pandemi.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyaknya hasil survei yang menunjukkan masyarakat puas dengan kinerja Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) tak sejalan dengan pemikiran partai politik oposisi.
Diketahui, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf di sejumlah lembaga survei rata-rata berada di angka 70 persen.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku tak sepakat dengan hasil tersebut.
Sebab bagi dirinya sendiri, kinerja pemerintah secara umum masih belum maksimal. Dia memberikan nilai 6 dari skala 0 hingga 10.
"Kinerja secara umum dalam skala 0-10 nilainya 6. Kerja keras pada beberapa kementerian sudah nampak tapi masih banyak kementerian yang bussiness as ussual. Utang luar negeri yang tinggi plus kualitas SDM jadi catatan besar," ujar Mardani, kepada Tribunnetwork, Senin (27/12/2021).
Mardani menilai hasil itu juga tak mencerminkan peran negara dalam menyediakan pekerjaan dan kualitas upah buruh terkait dampak pandemi.
Menurutnya negara belum hadir dengan cerdas menyelesaikan masalah ini. Pun demikian dengan urusan penanganan Covid-19, terutama karantina dan kewajiban PCR.
Negara dinilainya belum mampu memberi fasilitas pada mereka yang memerlukan dengan pola yang lebih efisien dan humanis.
Selain itu, dikatakan Mardani, mesti ada political will yang kuat untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Baca juga: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi-Maruf Amin Hampir Selalu di Atas 60 Persen
Penyakit politik biaya tinggi yang membuat kelompok oligarki menguat hingga politik yang involutif mesti dibenahi secara fundamental.
"Paket Undang-Undang Politik yang lebih mendorong demokrasi substansial perlu didorong. Termasuk didalamnya penataan parpol, sistem pemilu plus otonomi daerah yang lebih terorkestrasi dan efisien. Anggaran dan sumber daya di Pusat dan Daerah mesti digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat," ucapnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu turut mengkritisi agar perhatian lebih diberikan pada peningkatan standar kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebab kualitas SDM sangat ditentukan dua faktor tersebut.
Begitu pula dengan daya inovasi dan industri yang menurut Mardani sepatutnya dijadikan prioritas.
Saat ini, lanjutnya, tak ada negara maju yang tidak fokus pada daya inovasi dan kekuatan industrinya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.