TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengusung tema “Sustainable Procurement for Indonesia's Best Future”, ISPE 2022 akan diselenggarakan di Bali International Convention Center pada Tanggal 31 Maret - 1 April 2022.

Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 diselenggarakan untuk pertama kalinya dengan tujuan mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat yang lebih luas mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah) dengan konsep sustainable procurement (pengadaan berkelanjutan). 

Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret-1 April 2022 ini bertujuan membantu pemerintah Indonesia untuk kembali menghidupkan dan memajukan Industri Pengadaan Barang dan Jasa dan UMKM yang terdampak selama masa pandemi.

Pada Kamis (30/12/2012) dilakukan peluncuran (pengumuman resmi) Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 dan penandatangan kerjasama beberapa pihak inisiator dan pelaksana Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022.

Diantaranya AKEN (Asosiasi Katalog Elektronik Nasional), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), KREEN selaku pelaksana kegiatan serta Raja Travel sebagai Official Travel Partner.

ISPE 2022 ini merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa  Bangsa (PBB) dalam dekade terakhir yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030 untuk menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang.

Baca juga: AKSES eform.bri.co.id/bpum atau banpresbpum.id, Batas Akhir Pencairan BLT UMKM Rp 1,2 Juta Hari Ini!

Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap negara harus memiliki Program untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah Pengadaan Berkelanjutan (Sustainability Procurement).

Berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP), Sustainable Procurement adalah sebuah proses dimana organisasi publik memenuhi kebutuhan akan barang, jasa, konstruksi dan utilitas untuk mencapai Value For Money (VFM) dalam keseluruhan siklus penggunaan yang menguntungkan tidak hanya bagi organisasi tersebut, tetapi juga untuk  masyarakat dan ekonomi.

Sekretaris Jenderal AKEN, Budi Pramana Ginting mengatakan bahwa Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) adalah program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk Lingkungan Sosial dan Ekonomi dan Sustainable Procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017.

Baca juga: LOGIN eform.bri.co.id atau banpresbpum.id, Hari Ini Terakhir BLT UMKM Cair di Bulan Desember 2021

Di sektor pemerintah program ini dikenal dengan Sustainable Public Procurement (SPP). 

“Tujuan Pengadaan Berkelanjutan ini untuk memaksimalkan Value for Money dengan memasukan 3 kriteria  yaitu Ekonomi, Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup dalam proses pengadaan barang/jasa," tegas Budi.

Jika dilihat dari berbagai aspek dalam Pengadaan Berkelanjutan, banyak upaya yang harus dilakukan para pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil.

Namun demikian inisiatif Pengadaan Berkelanjutan ini mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang/jasa, mendorong  terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang/jasa serta mendorong adanya inovasi  menuju Pengadaan Berkelanjutan.

"Kami mengangkat Sustainable Procurement sebagai langkah membantu mensukseskan Program Pemerintah dalam menjalankan Sustainable Public Procurement dan membantu para Stakeholder dalam  menjualkan produk mereka kepada user yang dalam hal ini Pemerintah dan UMKM," ujar Budi.