Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

ISPE 2022 Persiapkan Organisasi Publik dalam Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah dan UMKM

Mengusung tema “Sustainable Procurement for Indonesia's Best Future”, ISPE 2022 akan April 2022.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Wahyu Aji
zoom-in ISPE 2022 Persiapkan Organisasi Publik dalam Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah dan UMKM
Shutterstock
Ilustrasi UMKM di daerah. 

Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement diantaranya Kertas, Furnitur, Peralatan Listrik dan Elektronik, termasuk sub-produk tertentu seperti komputer dan laptop, printer dan perangkat multifungsi AC, Pusat Data, Cahaya dan Lumineer; Peralatan Pengolahan Limbah Medis (Autoclave dan Microwave Hybrid.

Selain itu di pameran kami akan ada banyak display terkait barang-barang elektonik, IT, dan perlengkapan kantor lainnya dari para Exhibitor serta UMKM yang menjadi participant di Event Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022.

Baca juga: Tren Belanja Online Melonjak di Indonesia Jelang 2022, UMKM Ini Alami Kenaikan Omzet!

Sementara, Laksa Ersa Anugratama, Event Director dari KREEN selaku pelaksana ISPE 2022 mengatakan bahwa kegiatan semacam ini sangat baik untuk memberikan pemahaman sekitar pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat luas khususnya perusahaan-perusahaan dan organisasi publik. 

“Rencanya Exhibition Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 akan diadakan di Mangupura Hall 31 Maret - 1 April 2022. Selama Pameran berlangsung akan ada Main Stage yang akan diisi untuk acara Opening Ceremony, Closing Ceremony dan Forum-Forum serta akan ada 80 Booth Pameran yang berasal dari berbagai macam Kategori Penyedia Barang/Jasa dan UMKM dari Seluruh Indonesia," ungkap Laksa Ersa Anugratama. 

Exhibition ini akan mengusung Tema “Sustainable Procurement for Indonesia's Best Future”. 

Dalam acara ini akan ada juga beberapa forum dari beberapa Asosiasi dan Presentasi dari beberapa Sponsor. Pembukaan Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 rencananya  akan dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP), Kementerian Perindustrian Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Gubernur Bali/Walikota Denpasar.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas