Pro Kontra Sekolah Tatap Muka 100%, Animo Belajar Mengajar Tinggi meski Vaksinasi Baru Sekali
Pro kontra terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen terjadi di masyarakat, ini kata Ketum IDAI, Ketua Komisi X DPR RI dan Koordinator P2G
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Pro kontra terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen terjadi di masyarakat.
Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah resmi memperpanjang status pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya di luar Jawa-Bali per Senin (3/1/2022) lalu.
Keputusan ini diambil karena kasus Covid-19 varian Omicron telah terdeteksi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam Evaluasi PPKM mingguan yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Tertuang dalam Kepres Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia, aturan ini adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), soal masa berlaku UU Covid-19.
Sekaligus sebagai landasan dari program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca juga: Varian Omicron Dapat Kurangi Akurasi Alat Deteksi Covid-19 Rapid Antigen
Baca juga: Demi Tekan Resiko, Ketum IDAI Sarankan PTM 100% Digelar Usai Siswa Dapatkan Vaksinasi Lengkap
Bersamaan dengan dikeluarkannya putusan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan PTM bagi satuan pendidikan pada Level 1, 2, dan 3 PPKM.
Hingga pada hari yang sama, Senin (3/1/2022) lalu, akhirnya sekolah-sekolah di DKI Jakarta serentak menggelar PTM 100 persen.
Tentu dua keputusan ini memicu pro dan kontra masyarakat dan akhirnya mengundang respon para tokoh.
Keputusan yang Sulit
Mengutip Kompas Tv, Rabu (5/1/2022) Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memberi respon soal PTM dengan kuota siswa 100 persen.
Menurut Syaiful, keputusan soal pemberlakuan sekolah tatap muka ini cukup sulit untuk diputuskan.
Baca juga: KSP Sebut PTM 100 Persen Sudah Mempertimbangkan Kesiapan Warga Sekolah
"Harus diakui memang ini situasi sulit untuk diputuskan, tapi pada waktu yang sama kami juga sering menyampaikan kenapa Kemdikbud tidak bisa menjadikan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai modal terbaik."
"Jujur harus diakui, Kemdikbud dalam setahun setengah ini, belum bisa mengevaluasi dan memperbaiki sistem pembelajaran jarah jauh."
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.