Ridwan Kamil Pastikan Pelayanan Publik Kota Bekasi Tak Terganggu setelah Wali Kota Bekasi Kena OTT
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan pelayanan publik di Kota Bekasi tidak terganggu paska Wali Kota Bekasi terjaring OTT KPK.
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Arif Fajar Nasucha
Diberitakan Tribunnews.com, jumlah orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bekasi, Jawa Barat bertambah satu.
Orang yang identitasnya tak dirinci oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini ditangkap pada Kamis (6/1/2022).
"Benar, tadi siang, 6 Januari 2022, satu orang lagi diamankan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/1/2022).
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, satu orang tersebut telah diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK.
"Pemeriksaan masih berlanjut, mohon bersabar nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers," kata Firli dalam keterangannya, Kamis (6/1/2022).
Total berarti ada 13 pihak yang diamankan dalam giat OTT di Kota Bekasi.
Sebelumnya pada Rabu (5/1/2022), tim satuan tugas telah mengamankan 12 orang.
Di antaranya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, ASN Pemerintah Kota Bekasi, dan beberapa pihak swasta.
Selain menangkap para pihak dimaksud, KPK turut menyita sejumlah uang dalam giat OTT ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, total uang yang disita lebih dari Rp 500 juta.
Rahmat Effendi atau akrab disapa Bang Pepen bersama 12 orang lainnya itu ditangkap lantaran diduga terlibat transaksi suap terkait proyek dan lelang jabatan.
"Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi," ucap Ali.
Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Ilham Rian Pratama, Kompas.tv/Dea Davina)
Simak berita lainnya terkait OTT KPK di Bekasi
