TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan pelayanan publik di Kota Bekasi tidak terganggu pasca Wali Kota Bekasi terjaring OTT KPK.

Sebelumnya, KPK menangkap sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam operasi tangkap tangan, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi diamankan dan sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.

Untuk itu, Gubernur Ridwan Kamil menghubungi Wakil Wali Kota Bekasi.

"Kami akan Memastikan pelayanan publik tidak terganggu, wakil wali kota sudah kami kontak untuk memastikan pelayanan," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Wali Kota Pepen Kena OTT KPK, Wawali Bekasi Tri Adhianto Sedih dan Prihatin

Ridwan Kamil pun mengingatkan, kepala daerah di wilayah Jawa Barat untuk mengedepankan integritas dalam menjalankan amanah.

“Komitmen pemberantasan terhadap korupsi ini selalu kita tegakkan," ucap Ridwan Kamil.

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri menyayangkan masih adanya kepala daerah yang terlibat dugaan korupsi.

"Kemarin, kita melakukan tangkap tangan salah satu kepala daerah, yaitu Wali Kota Bekasi."

"Ini adalah catatan buruk terkait upaya-upaya kita dalam pemberantasan korupsi karena masih ada yang terlibat praktik-praktik korupsi, seharusnya tidak boleh ada lagi praktik korupsi," tuturnya.

Diketahui, hingga sore ini (6/1/2021), pemeriksaan terhadap Rahmat Efendi masih berlangsung di Gedung KPK.

Adapun operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu (5/1/2022) kemarin menangkap sejumlah orang, termasuk Wali Kota Bekasi dan pihak swasta.

Selanjutnya, pengumuman status hukum terhadap Rahmat Effendi akan dijelaskan KPK pada hari ini.

Baca juga: Eks Gubernur DKI Ahok Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Korupsi, Terkait Kasus Apa?

Jumlah Pihak yang Terjaring OTT KPK di Bekasi Bertambah Jadi 13 Orang