Sempat Raih Penghargaan sebagai Wali Kota Terbaik untuk Bekasi, Pepen Malah Terjaring OTT
Wali Kota Bekasi ternyata pernah dapatkan penghargaan khusus sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) yang miliki kinerja dan tata kelola terbaik Bekasi
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Tiara Shelavie
Pada tahun 2019-2020, Pepen juga menerima penghargaan Top Pembina BUMD 2019 dari Majalah Top Bussines dan Kementerian BUMN.
Pada tahun 2020, berkat kepemimpinan Pepen, Pemkot Bekasi telah menerima setidaknya 17 penghargaan.
Baca juga: SOSOK Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi yang Kena OTT KPK, Pencetus Ide Jakarta Tenggara
Bahkan ia juga beberapa kali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun 2018 dan 2019.
Terjerat Kasus Suap
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membenarkan terjadinya OTT KPK kepada Pepen, Rabu (5/1/2022) siang.
"Benar KPK telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Bekasi, Jawa Barat siang hari ini jam 13.30 WIB, 5 Januari 2022 ," kata Nurul Ghufron saat dikonfirmasi Tribunnews.com.
Pepen diduga terlibat praktik suap menyuap bersama dengan sejumlah pihak lain.
KPK juga mengamankan sejumlah uang yang kemuadian akan digunakan sebagai barang bukti.
Baca juga: Anggaran Karangan Bunga Rp 1,1 Miliar, Respons Ketua DPRD hingga OTT Wali Kota Bekasi
"Beberapa pihak kami amankan bersama sejumlah uang. Kami saat ini sedang memeriksa para pihak untuk membuat terang dugaan tindak pidana korupsi yang sedang kami selidiki," ujar Nurul Ghufron.
Ditangkap Bersama 12 Orang Lainnya
Mengutip Tribunnews.com, dalam giat OTT kemarin, KPK juga mengamankan 12 pihak terkait.
Mereka di antaranya adalah ASN Pemkot Bekasi yang dalam hal ini adalah rekan kerja Pepen sendiri, termasuk beberapa pihak swasta.
Hal tersebut diungkap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (6/1/2022).
"Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 12 orang. Di antaranya Wali Kota Bekasi, ASN Pemkot Bekasi dan beberapa pihak swasta," kata Ali Fikri.
Baca juga: Golkar Tak Segan Pecat Kader yang Terbukti Terlibat Kasus Mafia Tanah di Kota Depok
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.