Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muhammad Mualimin, kuasa hukum korban pelecehan seksual berdasar perundungan berinisial MS mengapresiasi keputusan pimpinan KPI Pusat yang tidak memperpanjang kontrak kerja delapan terduga pelaku.

Dirinya menilai, pemutusan kontrak tersebut menunjukkan kalau para pelaku memang tak layak untuk menerima gaji.

"Walau para pelaku belum dihukum karena Polisi masih melakukan penyelidikan, setidaknya putusnya kontrak kerja jadi bukti bahwa pelaku tak layak menerima gaji dari negara," kata Mualimin kepada Tribunnews.com, Jumat (7/1/2022).

Dengan begitu, kini kliennya tinggal menunggu langkah dari kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Pusat yang sedang mengusut perkara hukum dalam kejadian ini.

Sebab kata Mualimin, hingga kini belum ada kabar terkait perkembangan terkait perkara tersebut.

Baca juga: KPI Putus Kontrak 8 Terduga Pelecehan Seksual, Kuasa Hukum MS : Awal yang Bagus, Membuat Hati Lega

"Sekarang korban MS tinggal fokus menagih janji pengusutan tuntas yang dilontarkan Polres Jakarta Pusat. Kita semua menunggu perkembangan proses hukum," ucapnya.

Korban sedikit lega

Mualimin pun mengatakan keputusan dari KPI telah membuat perasaan dari MS sedikit lega.

Kata dia, hal ini merupakan permulaan yang baik terhadap penanganan kasus ini.

"Itu awal yang cukup bagus ya. Saat kasus hukum mandek, putusnya kontrak kerja Para Pelaku Perundungan dan Pelecehan Seks sedikit memberi rasa lega di hati MS," katanya.

Lebih jauh kata Mualimin, jika KPI menerapkan keputusan tersebut, artinya komisi pengawas penyiaran itu sudah berbenah.

Bahkan kata dia, dengan langkah ini, maka diyakini publik akan kembali percaya kepada KPI.

"Saya pikir publik pun pelan pelan mulai percaya lagi pada KPI yang dulu sempat dianggap tak peka pada korban, tidak responsif, tidak tegas atau serba blunder," ucapnya.

Baca juga: Kontrak Kerja Korban Pelecehan Seksual Pegawai KPI Diperpanjang, MS akan Berkantor di Kemenkominfo