Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Siap Ganjar Presiden (SIGAP) menilai ada pihak yang ingin meredam karir politik Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal SIGAP Tam Hutabarat, menanggapi adanya laporan Adhie Massardi dan Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) ke KPK, yang mengkaitkan Ganjar dengan kasus korupsi e-KTP

"Pemunculan nama Ganjar Pranowo dalam perkara korupsi proyek e-KTP saat ini lebih bersifat politis saja. Sebab bisa saja ada kelompok mau melemahkan atau meredam karir politik Ganjar Pranowo khususnya dalam kontestasi politik pilpres 2024," kata Tam Hutabarat dalam keterangan yang diterima, Jumat (7/1/2022).

Tam menjelaskan, Ganjar saat ini memiliki elektabilitas yang semakin meningkat dari sejumlah lembaga survei.

Bahkan, elektabilitas Ganjar berhasil menguungguli Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Dia menambahkan, dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres pada Pilpres nanti tidak akan terrpengaruh dengan adanya kelompok yang mengaitkan Gubernur Jateng tersebut dalam korupsi proyek e-KTP.

Baca juga: Ganjar Pranowo Dilaporkan ke KPK soal Kasus e-KTP, Hasto: Dinamika Politik Jelang Pilpres 2024

Alasannya, Ganjar dinilai tidak terlibat dalam kasus tersebut.

"Saya pikir masyarakat kita ini sudah cerdas dan kritis lah, tak bisa dipengaruhi dan didikte pilihan-pilihan politiknya," ujarnya.

Lebih lanjut, Tam menjelaskan bahwa kasus korupsi proyek e-KTP itu dianggap sudah jelas dengan adanya putusan pengadilan yang menghukum mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, mantan anggota Komisi II DPR RI Markus Nari, mantan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri serta pihak swasta.

"Ada apa ini ada pihak tertentu yang masih mengaitkan Ganjar dalam kasus korupsi proyek e-KTP? Bukannya sudah selesai itu kasusnya, dan Ganjar sama sekali tidak terlibat dalam kasus itu," ucapnya.

Baca juga: Respons Ganjar Pranowo Sikapi 7 Daerah di Jateng Naik Level PPKM: Masih Terkendali

Tidak terlibatnya Ganjar dalam perkara pengadaan proyek e-KTP ini menurut Tam karena mantan pimpinan Komisi II DPR itu sudah berkali-kali diperiksa ketika KPK melakukan penyelidikan.

Bahkan, Ganjar pun ikut bersaksi di pengadilan saat kasusnya digelar untuk mengadili sejumlah terdakwa.

Tapi, kata Tam, dari hasil pemeriksaan dan fakta persidangan, tidak ada bukti Ganjar Pranowo terlibat dalam penerimaan uang suap dari proyek pengadaan KTP elektronik itu.

"Ganjar clear dalam perkara ini, tak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia ikut menikmati uang dari proyek e-KTP, dan Ganjar sendiri sudah berkali-kali menegaskan tidak ikut terlibat," katanya.