Jawaban Gerindra Jika Jokowi Jadi Wakil Prabowo, Tanggapi Deklarasi Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024
Partai Gerindra tanggapi soal munculnya deklarasi Menhan Prabowo Subianto yang disandingkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Partai Gerindra tanggapi soal munculnya deklarasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang disandingkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Pihak Partai Gerindra menyebut hingga saat ini belum ada penetapan siapa bakal calon pasangan Prabowo dalam Pilpres.
Fokus pekerjaan saat ini adalah bagiamana cara memaksimalkan kinerja Probowo menjadi Menhan di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman dalam konfirmasi virtualnya, Minggu (16/1/2022).
"Kami sendiri lebih memilih memaksimalkan kerja Pak Prabowo sebagai Menhan di kabinet Jokowi."
"Soal penentuan siapa cawapres Prabowo sepertinya baru bisa jelas menjelang tahun 2024," terang Habiburokhman dikutip dari Kompas Tv.
Baca juga: Waketum Gerindra Mengaku Tak Mengenal Sekber yang Mendeklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Jokowi
Baca juga: Setuju Ferdinand Hutahaean Ditahan, Gerindra Sarankan Polri Kedepankan Restorative Justice
Pendeklarasian ini menurut Habiburokhman terkesan buru-buru.
Meski demikian pihaknya tak bisa melarang orang menyampaikan aspirasi politiknya.
"Kami tidak tahu siapa orang-orang yang mendeklarasikan gerakan tersebut."
"Tapi kami tentu tidak bisa melarang orang menyampaikan aspirasi politiknya."
"Apapun bentuk aspirasi itu selama konstitusional ya silakan saja," jelas Habiburokhman.
Sekali lagi, demi menyikapi kabar simpang siur terkait deklarasi Prabowo-Jokowi, Habiburokhman menyatakan bahwa saat ini pihak Partai Gerindra belum menetapan siapa pasangan Prabowo.
"Ini karena kami harus mencermati dinamika politik yang terjadi (terlebih dahulu hingga menjelang tahun 2024)," sambung Habiburokhman.
Baca juga: Temui Ketua Baleg DPR, Partai Buruh Desak Pembahasan UU Cipta Kerja Dihentikan
Yang terpenting saat ini adalah konsisten membangun komunikasi dengan berbagai partai maupun tokoh politik tanah air.