Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kembali akan diundang ke The International Telecommunication Union (ITU) dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut terkait dengan kasus pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan yang kini sedang berproses hukum.

Mahfud MD mengatakan selama proses penyelesaian kontrak-kontrak dengan berbagai pihak, pemerintah berhasil memperpanjang masa berlaku orbit satelit pada tahun 2018 di sidang International Telecommunication Union (ITU).

Pemerintah, kata dia, kemudian mendapat perpanjangan lagi dari ITU sampai tahun 2024 dengan catatan harus ada kepastian bahwa saat itu slot orbit tersebut benar-benar terisi dengan satelit.

"Dalam waktu dekat Menkominfo diundang lagi ke ITU untuk memastikan, bahwa kita masih akan memanfaatkan dan siapa, serta bagaimana, pengisian slot orbit tersebut," kata Mahfud dalam keterangan pers yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Senin (17/1/2022).

Baca juga: Mahfud MD Endus Dugaan Penyelundupan Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemhan

Mahfud menegaskan, pemerinrah sepakat membawa masalah tersebut ke ranah hukum melalui pembahasan yang mendalam dan berkali-kali.

Pembahasan secara berputar-putar tanpa ujung tersebut, kemudian berhenti dan meminta BPKP melakukan audit.

"Hasilnya, memang harus dibawa ke ranah hukum. Kita, sekarang sedang mengagendakan upaya baru, untuk mempertahankan slot orbit 123 bujur timur di depan sidang ITU," kata Mahfud.

Endus Dugaan Penyelundupan

Mahfud MD mengatakan berdasarkan hasil audit BPKP barang yang diterima dari perusahaan Navayo sebagian besar diduga selundupan.

Dugaan tersebut muncul, karena tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang di Bea Cukai.

Sedangkan barang yang dilengkapi dengan dokumen, kata dia, hanya bernilai sekitar Rp 1,9 miliar atau sekitar USD 132.000.

"Berdasar hasil audit yang dilakukan BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan, karena tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang di Bea Cukai," kata Mahfud MD dalam keterangan pers yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam RI, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Ada Keanehan, Mahfud MD Ceritakan Awal Kasus Pengusutan Dugaan Korupsi Satelit di Kemhan