Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ibu Kota Negara Pindah, Komisi II DPR Bakal Bahas Status Kekhususan Jakarta

Pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur direncanakan akan dimulai pada 2024. 

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Ibu Kota Negara Pindah, Komisi II DPR Bakal Bahas Status Kekhususan Jakarta
WARTAKOTA/Henry Lopulalan
Pemandangan saat awan mendung menyelimuti wilayah Jakarta, Selasa (22/9/2020). 

"Kami juga akan melibatkan publik idealnya DKI Jakarta seperti apa," sambungnya menjelaskan.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) meninjau progres persiapan pembangunan Ibu Kota baru di kawasan Kelurahan Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (17/12/2019). Hari ini Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya Tol Balikpapan-Samarinda yang akan menjadi jalur penghubung utama menuju Ibu Kota baru RI. TRIBUNNEWS/BIRO PERS/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) meninjau progres persiapan pembangunan Ibu Kota baru di kawasan Kelurahan Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (17/12/2019). Hari ini Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya Tol Balikpapan-Samarinda yang akan menjadi jalur penghubung utama menuju Ibu Kota baru RI. TRIBUNNEWS/BIRO PERS/AGUS SUPARTO (TRIBUN/BIRO PERS/AGUS SUPARTO)

Ariza meyakinkan, pembangunan infrastruktur Jakarta akan terus dilanjutkan meski status ibu kota negara sudah pindah ke tanah Kalimantan.

Dengan demikian, diharapkan Jakarta tetap menjadi kota yang nyaman dan aman bagi warganya.

"Program yang ada tidak kami kurangi, karena memang beban Jakarta masih tetap besar dan proses pemindahan ini tak serta merta langsung begitu saja. Butuh waktu dan proses yang cukup lama," tuturnya.

Pemerintah-DPR Godok RUU IKN, Jokowi Pilih Nusantara jadi Nama Ibu Kota

Pemerintah dan DPR RI kini tengah menggodok Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) untuk landasan formil untuk pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim.

Namun, Presiden Joko Widodo sudah menyutujui nama ibu kota negara baru nantinya adalah Nusantara.

BERITA REKOMENDASI

"Ini penamaan dari Presiden langsung. Dan namanya itu Nusantara. Nama Nusantara udah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Rapat Kerja (Raker) Pansus RUU IKN di Gedung DPR RI Senin (17/01/2022).

Baca juga: Sri Mulyani: Pembangunan IKN Nusantara Masuk Program PEN 2022

Suharso menjelaskan alasan dipilihnya Nusantara sebagai nama IKN Baru yaitu, selain mudah diucapkan, juga sangat menggambarkan realitas masyarakat Indonesia.

"Dengan nama Nusantara mengungkapkan realitas keindonesiaan kita," ucapnya.

Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi Pemindahan Ibu Kota, Siapa Orangnya?
Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi Pemindahan Ibu Kota, Siapa Orangnya? (TRIBUNNEWS)

Menurutnya, Nusantara merupakan sebuah konseptualisasi atas wilayah geografis sebuah negara di mana konstituennya adalah pulau-pulau yang disatukan oleh lautan.

"Dengan nama Nusantara ini, terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya, etnis dan seterusnya," tutur dia.


"Jadi, Nusantara itu adalah sebuah konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan itu dan Ibu Kita Indonesia, dengan nama Nusantara itu mengungkapkan realitas tersebut," lanjutnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Pembangunan IKN Nusantara Masuk Program PEN 2022

Meski demikian, pemilihan Nusantara sebagai nama IKN menuai sejumlah kritik anggota Panja RUU IKN.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas