"Itu masih terdiri dari kelompok penanganan Covid-19 sebagai yang paling penting karena ini adalah
menjadi syarat bagi kita untuk pulih kembali. Kemudian, bantuan sosial pada masyarakat, dan yang ketiga adalah akselerasi pemulihan," katanya.

Baca juga: Pengamat: Jakarta Tetap Akan Jadi Kota Paling Maju Meski Ibu Kota Negara Dipindah ke Kalimantan

Menurutnya, pemerintah nanti bisa mendesain untuk kebutuhan awal, terutama pelaksanaan akses infrastruktur pembangunan IKN. "Akses infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi di dalam program pemulihan ekonomi nasional tahun 2022," ungkapnya.

Sri Mulyani mengatakan,banyak pertanyaan mengenai masalah keuangan terkait pembangunan IKN setelah pengesahan Undang-undang (UU) IKN kemarin.

Dipindah Lima Tahap

Sri Mulyani menjelaskan, ada lima tahapan untuk pemindahan ibu kota baru, termasuk masa kritis yakni di periode awal 2022 hingga 2024.

"Pemindahan ini terdiri dari lima tahapan. Mungkin tahapan yang paling kritis sesudah UU dibuat adalah tahap pertama, tahun 2022 ini hingga 2024," ujarnya.

Kemudian, tahapan pemindahan berikutnya akan diikuti dengan tahap kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari tahun 2025 hingga 2045.

Baca juga: Rocky Gerung Usulkan Ibu Kota Baru Bernama Jokowikarta, Fadli Zon Lebih Setuju Pakai Nama Jokowi

"Untuk tahapan yang pertama sangat kritis ini, nanti dari aspek pendanaannya akan dilihat. Apa yang menjadi trigger awal, yang akan menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya dan juga
menciptakan jangkar bagi pembangunan ibu kota negara dan pemindahannya," kata Sri
Mulyani.

Karena itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah segera menyusun rencana induk dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Sesudah kita bicara, nanti akan dibuat rencana induk yang detilnya akan tertuang di dalam
Perpres," ujar Sri Mulyani.

Kementerian PUPR lanjut Menkeu memiliki peranan penting terkait IKN. Kata dia pembahasan yang pertama adalah akses berupa jalan menjadi sangat penting dan juga bisa melalui alternatif pelabuhan.

"Melalui pelabuhan karena bisa melalui teluknya itu. Jadi, itu dua hal yang akan menentukan bagaimana akses dan kemudian momentum pembangunan dijalankan," kata Sri Mulyani.

Dalam pembahasan, juga sudah dibahas mengenai identifikasi wilayah serta kawasan pemerintahan dan inti pemerintahan.

"Dalam konteks tahun 2022 hingga 2024 nanti, fokusnya adalah bagaimana desain
dari pelaksanaan yang paling prioritas, sehingga momentum (bangun IKN) itu berjalan," lanjutnya.

Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com