TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan tujuh atensinya terkait kebijakan pertahanan keamanan negara dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2022 di kantor Kemhan Jakarta pada Kamis (20/1/2022).

Sebanyak tujuh poin atensi tersebut, mulai dari penanganan separatisme hingga reformasi birokrasi.

"Pertama kita harus tingkatkan kesiapan dan profesionalisme pertahanan dan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, bahaya laten yang ada, bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan tugas-tugas misi perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya. Termasuk ancaman  chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive," kata Prabowo.

Kedua, kerja sama pertahanan dan keamanan dari negara-negara Asean dan negara-negara lainnya dalam rangka menciptakan saling percaya, membangun kemampuan pertahanan, dan profesionalisasi TNI harus diperkuat.

Hal tersebut, kata dia, termasuk memperkuat industri pertahanan, serta menunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri.

Baca juga: Menhan Prabowo Akan Lanjutkan Pembentukan Komcad Hingga Penguatan Selat Strategis

Ketiga, pembentukan satuan produksi pada satuan-satuan TNI disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas TNI melalui operasi militer perang maupun operasi militer selain perang harus diwujudkan.

Keempat, wilayah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional lainnya guna mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI harus disiapkan.

"Kelima, kita harus memperkuat coastal missile defense system dan coastal surveillance system untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan adanya Alur Laut Kepulauan Indnesia I, II, dan III," kata Prabowo.

Keenam, sinkronisasi penataan ruang pertahanan berupa ruang wilayah pertahanan, rencana rinci wilayah pertahanan, dan kawasan strategis nasional bagi kepentingan pertahanan dengan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota harus diwujudkan.

Ketujuh, kata Prabowo, evaluasi dan perbaikan di seluruh jajaran satuan kerja Kementerian Pertahanan RI dan TNI harus dilaksanakan.

"Kita harus berani untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan ruang masing-masing," kata Prabowo.

Dalam rapat tersebut hadir pula Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.