TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik ucapan kader PDI-Perjuangan Arteria Dahlan yang meminta Kajati dicopot karena berbahasa Sunda masih terus menjadi pembahasan.  

Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga turut menyoroti pernyataan anggota Fraksi PDI-Perjuangan Arteria Dahlan.

Kasus yang bermula pada sebuah cuplikan video tersebut berujung pada munculnya tagar #SundaTanpaPDIP di beberapa media sosial.

Jamiluddin menilai, pernyataan Arteria Dahlan terhadap suku Sunda tersebut dapat berpengaruh pada kancah PDI-P di pemilu legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

"Kasus Arteria Dahlan terkait polemik bahasa Sunda diperkirakan akan berpengaruh terhadap perolehan suara PDIP di Jawa Barat," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (23/1/2022).

Bahkan kata akademisi dari Universitas Esa Unggul itu, perolehan suara dari PDI-P di Jawa Barat akan merosot akibat dari kasus tersebut.

Padahal, pada 2019 lalu perolehan suara Partai berlogo kepala banteng itu terbanyak kedua di Jawa Barat setelah Gerindra.

"Suara PDIP terbanyak ke-2 di Jawa Barat pada tahun 2019 diperkirakan akan terjun payung pada pileg 2024," tuturnya.

Hal itu dapat terlihat kata Jamiluddin dari munculnya tagar #SundaTanpaPDIP yang ramai di medsos serta respons beberapa warga hingga public figur Jawa Barat.

Dirinya menilai, Arteria Dahlan setidaknya harus melayangkan permohonan maaf atas pernyataannya yang menyinggung perasaan warga Jawa Barat khususnya masyarakat Sunda.

"Gejala ke arah itu terlihat dari reaksi berbagai elemen warga Sunda yang meminta Arteria meminta maaf. Bahkan di media sosial muncul tagar #SundaTanpaPDIP," tukas dia.

Sebelumnya beredar tayangan video Arteria Dahlan dalam sebuah rapat yang meminta Kajati dicopot karena berbahasa Sunda.   

Pernyataan itu dinilai sebagian pihak sebagai pernyataan bersifat SARA.  

Bahkan terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melayangkan peringatan kepada seluruh pengurus hingga kader partai agar tak sembarangan dalam berkomunikasi. Terlebih di ranah publik.