TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Tri
Rismaharini mengatakan banyak kepala daerah atau mantan kepala daerah yang
berlatar arsitek.

Hal tersebut terkait namanya yang masuk bursa menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku saja. Jadi, enggak bisa ngomong aku," jawab Risma usai menanam Mangrove di Pantai Telaga Waja, Badung, Minggu (23/1).

Saat ditanya kesiapan dirinya bila ditunjuk untuk posisi tersebut, Risma mengaitkannya
dengan peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak,"jawabnya.

Baca juga: TNI AD Tegaskan Kabar Haikal Hassan akan Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502/UY Hoaks

Baca juga: Jaksa KPK Bacakan Tuntutan Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Hari Ini

Awak media kembali mendesak Risma, apakah siap untuk ditunjuk.

"Bukan soal siap. Orang saya nggak tahu kok," kata Risma sambil tertawa.

Ia pun mengakhiri sesi tanya dengan wartawan dan mengajak kader PDIP yang sudah menantinya untuk foto bersama.

Diketahui ada beberapa calon Kepala Otorita IKN Nusantara yang memiliki latar belakang arsitek sesuai yang dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain Tri Rismaharini ada juga nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Makassar,
Danny Pomanto dan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mengatakan, terkait Calon kepala Otorita IKN yang disebutkan sebaiknya punya latar belakang arsitek atau pernah memimpin daerah merupakan sebuah kriteria yang ideal.

Pasalnya, Wandy menyebut bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh orang yang ditunjuk Presiden memang harus cakap soal infrastruktur.

"Karena memang tantangan dalam membangun dan memindahkan ibukota negara itu
kan memang relevan dengan itu," kata Wandy.

Baca juga: Bocoran Kriteria Calon Pemimpin IKN Nusantara Adalah Arsitek-Kepala Daerah, Hasto: Sangat Pas

Meski demikian, Wandy mengatakan, perlu diingat bahwa masih ada waktu kurang lebih dua bulan semenjak UU IKN ditetapkan untuk Presiden memilih.

Sehingga, Presiden Jokowi masih punya waktu untuk memutuskan siapa yang akan memimpin IKN Baru.

"Nah dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum pernah muncul bisa dimunculkan ke publik sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu," ucapnya.

Ia pun mengatakan, bahwa tetap keputusan menunjuk sosok yang akan menjadi kepala otorita IKN ada di tangan Presiden Jokowi.

"Jadi saya kira, kita biarkan presiden yang memang memiliki hak prerogratif soal itu," jelasnya.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai peluang Risma untuk ditunjuk sebagai Kepala Otorita lebih besar ketimbang Emil maupun tiga kepala daerah lainnya.

Menurut Adi, mustahil bagi Ridwan Kamil, Danny, ataupun Nova dipilih sebagai Kepala Otorita, mengingat ketiganya sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah.

Baca juga: Pengamat Nilai Tak Perlu Latar Belakang Arsitek untuk Pimpin IKN Baru, Sosok Ini yang Dibutuhkan

Dari empat nama, hanya Risma yang menjabat sebagai menteri, sehingga dapat
sewaktu-waktu meninggalkan jabatannya.

"Nama-nama kepala daerah yang masuk kriteria Jokowi itu hanya Risma yang relatif aman," kata Adi.

Di luar itu, menurut Adi, publik masih banyak yang menjagokan Ahok dan Bambang Brodjonegoro.

Namun demikian, Adi mengatakan, sulit menebak keinginan Jokowi mengingat ia seringkali melakukan manuver yang arahnya sulit dibaca.

"Yang jelas siapa pun yang dipilih nantinya, pasti dianggap punya kompetensi dan tentunya punya kedekatan dengan presiden," kata dia.

Baca juga: TNI AD Tegaskan Kabar Haikal Hassan akan Gelar Pengajian di Yonif Para Raider 502/UY Hoaks

Hal berbeda disampaikan, Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga yang menyebut akan lebih baik jika kepala ibu kota baru merupakan figur yang punya kemampuan dalam pembangunan infrastruktur secara teknis, yang juga memahami betul perencanaan IKN.

Sebab, Jokowi pernah menargetkan upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 dilaksanakan di ibu kota negara baru.

Dengan target tersebut, kata Nirwono, pembangunan infrastruktur menjadi yang utama.

Setidaknya, selama 2022-2024, proyek IKN akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, air bersih, perumahan, dan gedung-gedung pemerintahan seperti istana kepresidenan dan gedung MPR/DPR.

"Yang lebih penting yang memahami pembangunan infrastruktur, ia mengetahui sejak awal perencanaan
sampai dengan persiapan pembangunan," kata Nirwono.

Dengan kriteria tersebut, Nirwono menilai, akan lebih ideal jika Kepala Otorita IKN ditunjuk dari unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sejak awal mengetahui seluk beluk perencanaan pembangunan ibu kota negara.

Sebab, sejak 2 tahun lalu Kementerian PUPR sudah menyiapkan proyek pemindahan ibu kota, mulai dari menyelenggarakan sayembara desain IKN, hingga membentuk satuan tugas (satgas) perencanaan IKN.

Baca juga: Sesak Napas Gejala Utama Pasien Omicron, DPR Minta Pemerintah Jangan Terlambat Antisipasi

Penunjukan kepala otorita dari unsur Kementerian PUPR dinilai akan memudahkan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di calon ibu kota baru.

Terkait nama-nama yang belakangan beredar seperti Ridwan Kamil hingga Risma, menurut Nirwono, akan lebih ideal jika ditunjuk sebagai Kepala Otorita periode selanjutnya atau ketika pembangunan infrastruktur di ibu kota baru sudah rampung.

Sebab, ketika masa itu tiba dan ibu kota baru mulai diisi oleh para pejabat negara dan ASN, dibutuhkan sosok kepala otorita yang pernah punya pengalaman memimpin daerah.

"Setelah 5 tahun awal, setelah sudah ada gedungnya, setelah ada ASN yang masuk,sudah mulai memikirkan pembentukan pemerintahan daerah, sudah mulai ada orangnya, itu baru mulai silakan kita kerja sama dengan pemerintah daerah sekitarnya, kemampuan sebagai kepala daerah dibutuhkan," kata Nirwono.(Tribun Network/yud/kps/wly)