TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Bupati Kabupaten Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) selama 20 hari pertama.

Penahanan itu terhitung mulai 26 Januari 2022 hingga 14 Februari 2022.

Tagop bersama Johny Rynhard Kasman (JRK) ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku tahun 2011-2016.

Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tersebut.

Namun tersangka Ivana Kwelju (IK) sementara belum dilakukan penahanan karena tak kooperatif.

"Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data, kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup ketika melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini pada tahap penyidikan."

"Kemudian, mengumumkan tersangka sebagai berikut, pertama TSS Bupati Buru Selatan, Maluku periode 2011-2016 dan 2016-2021, lalu JRK swasta dan IK juga unsur swasta," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: KPK Hapus OTT untuk Jerat Koruptor, Diganti dengan Istilah Baru Tangkap Tangan

Lebih lanjut, KPK menjelaskan konstruksi perkara eks Bupati Buru Selatan dan tersangka lainnya.

"Dari penentuan para rekanan ini, diduga tersangka TSS meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7 persen sampai dengan 10 persen dari setiap nilai kontrak pekerjaan," ucap Lili.

"Khusus untuk proyek yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan besaran fee masih di antara 7 persen sampai dengan 10 persen, ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan," lanjutnya.

Lili memerinci, proyek-proyek tersebut di antaranya, pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp 3,1 miliar.

Kemudian, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp 14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp 14,2 miliar, dan peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp 21,4 miliar.

Atas penerimaan sejumlah fee itu, kata Lili, Tagop diduga menggunakan orang kepercayaannya, yakni Johny Rynhard Kasman untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya.

Kemudian, uang tersebut ditransfer ke rekening bank milik Tagop.

KPK mengatakan, Tagop diduga menerima dana sebesar Rp 10 miliar, dari ketentuan pungutan fee sebesar 7 hingga 10 persen untuk tiap nilai kontrak proyek di Buru Selatan.

Adapun nilai fee yang diterima Tagop sekitar Rp 10 miliar, di antaranya diberikan Ivana Kwelju karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK Tahun 2015.

"Penerimaan uang Rp 10 miliar dimaksud, diduga tersangka TSS membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal-usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor," jelas Lili, sebagaimana yang diberitakan Tribunnews.com.

Atas perbuatannya, Ivana sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Tagop dan Johny disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KPK Temukan Dokumen Aliran Dana ke Sejumlah Pihak

Sebelumnya, KPK menemukan bukti dugaan gratifikasi proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016 yang menyeret nama Mantan Bupati Tagop Soulissa.

Di antaranya dokumen proyek pekerjaan, hingga dokumen lain mengenai dugaan aliran dana yang diterima terduga tersangka.

"Tim Penyidik menemukan dan mengamankan berbagai bukti diantara dokumen beberapa proyek pekerjaan, bukti dokumen lain mengenai dugaan aliran dana yang diterima oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara" kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam rilisnya kepada TribunAmbon.com, Jumat (21/1/2022).

Barang bukti tersebut, didapat dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi pada Rabu (19/1/2022).

Seperti, Kantor Bupati Buru Selatan, Kantor BPKAD dan rumah kediaman dari tersangka.

Baca juga: Ketua DPRD Dukung Penuh KPK Tuntaskan Kasus Hukum di Kota Bekasi

"Rabu (19/1) Tim Penyidik telah menyelesaikan upaya paksa penggeledahan di beberapa lokasi yang berada di wilayah Kabupaten Buru Selatan, Maluku."

"Adapun lokasi dimaksud diantaranya Kantor Bupati Buru Selatan, Kantor BPKAD dan rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara," jelasnya.

Terkait barang bukti tersebut, kata Fikri, telah disita dan akan di konfirmasi kepada saksi-saksi.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Ilham Rian Pratama, TribunAmbon.com/Tanita Pattiasina, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait KPK