TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru, M. Rum Soplestuny mengajak seluruh warga yang berdomisili di Tanah Bupolo agar tetap menjaga kedamaian di Maluku.

Imbauan ini merespon terkait pertikaian yang terjadi antar warga Desa Kariuw dan Dusun Ori, Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

"Selaku Ketua DPRD Kabupaten Buru, saya mengajak semua masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Buru, untuk tetap menjaga kedamaian dan ketenteraman di dalam daerah, terkhususnya untuk kita di Kabupaten Buru," kata Soplestuny kepada Tribunnews, Rabu (26/1/202).

Dia mengatakan, jangan terpancing dengan adanya kejadian seperti ini, karena warga yang tinggal di Buru, sebagian besar adalah pekerja.

"Kita tidak boleh terpancing dengan adanya kejadian atau konflik yang terjadi sekarang ini, karena di sini sebagian besar itu pekerja," ucap Soplestuny.

Dia mengajak masyarakat tetap berfikir positif, sehingga tidak cepat termakan dengan isu-isu yang beredar, agar daerah berjuluk Bupolo itu tetap aman.

Baca juga: Pos Perbatasan Permanen Antardesa di Pulau Haruku Maluku Tengah Akan Dibangun

"Tetap harus berpikiran dingin, karena kita khawatirkan jangan sampai ada terjadi adudomba, baik dari pihak keluarga yang terlibat konflik, mapun dari orang lain," katanya.

"Karena seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Buru, rata-rata semua itu pekerja, jangan sampai terjadi hal demikian, maka bisa mengganggu aktivitas saudara sekalian," ujarnya.

Dijelaskan, bentrok terjadi antar warga Desa Ori dan Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah sejak Selasa (25/1/2022) karena kesalahpahaman. Dalam insiden itu hingga kini dua orang dilaporkan meninggal dunia.

Bukan Konflik Agama

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, Abdul Manan Latuconsina mengimbau umat beragama di Maluku untuk tak terprovokasi dengan informasi pertikaian antar warga yang terjadi di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Latuconsina mengatakan, masyarakat harus dapat menyaring informasi yang disebarluaskan melalui media sosial (Medsos) terkait isu konflik yang kini tersebar liar.

“Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa konflik yang terjadi di Kariuw bukanlah konflik SARA. Kami minta jurnalis menyebarkan informasi yang menyejukkan, masyarakat juga harus pandai memilah-milah informasi sebelum disebarluaskan,” ucapnya.

Baca juga: Polisi Tepis Bentrokan di Pulau Haruku Maluku Tengah Terkait Isu SARA: Tidak! Ini Masalah Tanah

Ia melanjutkan, seluruh stakeholder juga masyarakat di Provinsi Maluku, harus menjadi pelopor untuk memberikan pesan-pesan yang menyejukkan, guna meredam situasi yang sedang panas saat ini.

“Kami meminta seluruh Stakeholder juga masyakarat Maluku harus memberikan rasa tenang dan aman sebagaimana dengan fungsinya masing-masing,” kata dia.

Lanjutnya, MUI secara kelembagaan siap membantu pemerintah dalam upaya-upaya mengembalikan stabilitas kemanan di wilayah Pulau Haruku sekitarnya.

Pihaknya telah menunjuk orang-orang yang berkompeten di MUI setempat untuk dapat membantu meredam situasi yang saat ini panas.

“Mendengar berita konflik disana, kami sudah menunjuk tokoh-tokoh yang berkompeten untuk meredam situasi disana,” ujarnya.

Wakapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, AKBP Hery Budianto menepis isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan antar golongan) jadi sumber pertikaian warga di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Hery menjelaskan, pertikaian berawal dari masalah tanah.

"Saya tegaskan ini bukan masalah SARA ya, jadi tolong diluruskan," tegasnya.

Pertikaian ini, kata Herry soal tanah yang tak selesai. "Ini masalah tanah, dan akan ditindaklanjuti oleh pihak berwajib di Maluku Tengah," jelasnya. Lanjutnya, saat ini kondisi di Pulau Haruku semakin membaik dan aparat keamanan telah diterjunkan untuk mengamankan.

"Situasi sudah aman, dan pihak Kepolisian dan TNI juga sudah diturunkan untuk menjaga keamanan," jelasnya. Dia pun berharap, warga Kota Ambon tetap tenang dan tak terpancing.

"Kita berharap warga tetap tenangkan diri dan tak terpancing, kita disini menjaga situasi tetap aman," ujarnya.

Gandeng Tangan

Organisasi Kepemudaan (OKP) Maluku ajak masyarakat untuk tetap kuat sebagai orang basudara.Imbauan ini merespon pertikaian antar warga di Pulau Haruku yang terjadi sejak, Selasa (25/1/2022) sore hingga kemarin.

"Kita harus tetap kuat sebagai orang basudara. Tetap ada dalam semangat orang basudara. Mari kita rangkul saudara di Ori dan di Kariu. Mari serukan seruan damai di media sosial dan dimana saja. Kita sudah teruji jangan lagi kita dikalahkan karena situasi seperti ini," ujar Ketua DPD GAMKI Maluku, Heppy Leunard Lelapary.

Heppy berharap dengan kehadiran unsur pemuda Maluku bisa menjadi spirit positif dan dapat bergerak bersama merangkul seluruh elemen masyarakat.

Senada dengan itu, Kaharudin Mahmud selaku Ketua OKK Pw Gp Ansor Maluku juga mengajak masyarakat mengingat kembali bahwa Maluku adalah Laboratorium Perdamaian Dunia.

"Harapan kami semoga pihak Kepolisian bisa bergerak lekas dan cepat sehingga cepat selesai dan tidak menyebar kemana-mana," imbuh Mahmud.

Novel Elminero selaku Sekertaris Pemuda Katolik juga menyerukan hal yang sama. "Maluku bukan hanya menjadi laboratorium perdamaian tetapi sebagai akuarium atau wadah perdamaian," tuturnya.

Kirim Pasukan Brimob

Polda Maluku mengirimkan pasukan Brimob satu satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengendalikan situasi dan kentrok yang melibatkan dua suku tersebut.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen pol Dedi Prasetyo mengatakan, pengerahan pasukan Brimob itu untuk melakukan back up jajaran Polres Kota Ambon dalam melokalisir bentrokan.

"Polda sudah mengirimkan pasukan Brimob 1 SSK untuk back up polresta Ambon untuk melokalisir dan antisipasi bentrok," kata Dedi.

Tak hanya itu, guna mengantisipasi bentrokan yang makin memanas, Dedi mengatakan, saat ini jajaran kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan berbagai tokoh di Maluku.

Di sisi lain, Dedi memastikan, saat ini kondisi di wilayah terjadinya bentrok antara dua suku besar di Maluku itu sudah terkendali.

"Juga dilibatkan tokoh masyarakat, adat dan agama untuk memitigasi bentrok, Alhamdullilah saat ini situasi sudah terkendali," tukas Dedi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen pol Achmad Ramadhan menyampaikan update terkait kondisi bentrokan yang terjadi di Maluku Tengah, Selasa pagi.

Ramadhan mengatakan, saat ini seluruh jajaran kepolisian dari Polresta Ambon dan jajaran di kepulauan Haruku dibantu anggota TNI sudah berada di lokasi untuk menetralisir situasi yang memanas.

"Saat ini sudah berada di TKP dan telah mengerahkan dengan backup BKO Brimob dari Polda Maluku untuk mengendalikan dan menetralisir situasi," kata Ramadhan.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi kondisi makin tak terkendali, anggota kepolisian Ambon juga sudah berkoordinasi dengan sebagian besar beberapa tokoh di wilayah tersebut. Itu dilakukan kata Ramadhan, untuk menenangkan kedua kelompok yang terlibat bentorkan agar situasi tetap tenang dan dapat terkendali.

"Upaya-upaya yang telah dilakukan Polda beserta Polres Ambon berkoordinasi dengan tokoh agama tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat, merangkul untuk menenangkan kedua kelompok tersebut," ujar Ramadhan.

Internet Lambat

Pasca insiden bentrokan warga di Pulau Haruku, Maluku Tengah, Selasa (25/1/2022) jaringan internet Telkomsel sempat melambat di beberapa titik di Kota Ambon.

Yakni, lokasi SMA Negeri 1 Ambon Jalan Pattimura, kawasan Lapangan Merdeka Ambon hingga kawasan Waihaong dan sekitarnya.

Sejumlah warga menduga lambatnya jaringan internet ini merupakan langkah pemerintah mencegah beredarnya video pertikaian di Haruku.

Hal itu kemudian dibantah oleh Bagian Humas Telkomsel Maluku, Ramadhan ketika dikonfirmasi. "Tidak ada sama sekali pembatasan seperti itu, di sini aman-aman saja kok," kata Ramadhan kepada Tribunnews.

Ia menjelaskan, jaringan seluler yang melambat kemungkinan diakibatkan adanya penumpukan di area yang disebutkan.Pihak Telkomsel pun sedang melakukan perawatan atau maintenance ringan.

Ramadhan memastikan, gangguan jaringan itu tidak akan berlangsung lama dan segera diatasi. "Biasanya penuh saja sih, petugas sedang maintenance ringan," tandasnya

Dia memastikan, tidak ada perintah dari pemerintah maupun Telkomsel pusat untuk membatasi bandwidth bagi masyarakat.(Tribun Network/ode/wan/riz/wly)