Covid-19 Terus Meningkat, Komisi X DPR RI Minta PTM 100 Persen Dievaluasi
Kasus Covid-19 terus meningkat, komisi X DPR RI minta Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen dievaluasi.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Nuryanti
![Covid-19 Terus Meningkat, Komisi X DPR RI Minta PTM 100 Persen Dievaluasi](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/kota-bandung-gelar-ptm-100-persen_20220110_131147.jpg)
"Dengan melihat sarpras (sarana prasarana) yang ada, memang sebaiknya itu dilakukan 50 persen dari kapasitas. Tinggal pengaturan jamnya saja. Misal dalam satu hari tidak disekaliguskan mereka masuk. 50 persen mungkin pagi lalu 50 persen siang, sehingga semua bisa terakomodasi," ucapnya.
"Kalau inikan kapasitas 100 di dalam kelas. Bisa dilihat bagaimana mereka tentunya tidak bisa menjaga jarak," pungkasnya.
90 Sekolah di Jakarta yang Ditutup Imbas Temuan Covid-19, 88 di antaranya Sudah Dibuka Kembali
Sementara itu, sebanyak 88 dari 90 sekolahdi DKI Jakarta yang sempat ditutup sementara imbas temuan kasus positif Covid-19 kini telah dibuka kembali.
Sejak pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas digelar dengan kapasitas 100 persen peserta didik, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan laporan banyaknya temuan kasus aktif.
Akibatnya, 90 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan ditutup sementara selama lima hari.
Namun, dari jumlah tersebut sekitar 98 persennya telah dibuka kembali.
"Terkait sekolah dari 90 yang sekolah yang sempat ditutup, sekarang tinggal dua sekolah yang masih ditutup. Kami masih melaksanakan PTM 100 persen," jelas Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta Pusat, Jumat (28/1/2022).
![Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.](https://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/wakil-gubernur-dki-jakarta-ahmad-riza-patria2.jpg)
Sementara itu, untuk kebijakan gelaran PTM masih tetap mengacu pada SKB 4 Menteri.
Bila Jakarta berstatus PPKM level 3 maka PTM terbatas hanya digelar dengan kapasitas 50 persen peserta didik.
"Level 3 (DKI bakal menarik kebijakan PTM 50%).
Itu ketentuannya atau ada kebijakan-kebijakan khususnya kita tunggu saja. Kita harus bekerja sama dengan semua pihak pemerintah pusat melakukan evaluasi kajian monitoring setiap saat setiap hari di manapun berjenjang," jelasnya.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/Theresa)(Tribun Jakarta/Dwi Putra Kesuma/Nur Indah Farrah)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.