TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrtasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengatakan hal itu menanggapi isu munculnya beberapa kader PDIP, termasuk nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon Kepala Otorita IKN.

Hasto menjelaskan bahwa ihwal beredarnya nama Ahok itu karena awak pers bertanya spesifik mengenai sikap PDIP jika Ahok menjadi calon kepala otorita.

Sebab, Presiden Jokowi menyebut ingin menunjuk sosok dengan latar belakang arsitek dan pernah menjadi kepala daerah.

"Tetapi keputusan berada di tangan Pak Jokowi. Yang jelas PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebahagiaan warganya," kata Hasto di sela-sela kegiatan Penanaman Pohon dan Penyebaran benih ikan di Danau Kampung Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (29/1/2022).

Hasto menuturkan PDIP sebenarnya memiliki sejumlah kader yang mumpuni yang bisa dipertimbangkan sebagai Kepala Otorita IKN.

Selain Ahok ada Mensos yang juga mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Baca juga: Tak Hanya Ahok, PDIP Sodorkan 3 Nama Lagi Jadi Calon Kepala Otoritas IKN

Hasto menyebut semuanya adalah kader PDIP yang dianggap sangat berprestasi sebagai kepala daerah.

Hasto mengatakan keberhasilan kader sebagai kepala daerah karena PDIP mengembangkan sekolah partai untuk anggota struktur partai, caleg, dan calon kepala daerah.

"Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi," imbuhnya.

Yang terpenting bagi PDIP, IKN adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang Bung Karno, yakni menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia sebagai pusat pemerintahan Indonesia bahkan dunia.

Hasto mengatakan, Jokowi juga memandang pemindahan IKN adalah upaya mengubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat.

Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul, sehingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.

"Itu diubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia," kata Hasto.