Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan menunjuk Kepala IKN kepada Presiden.

Namun, dia mengingatkan bahwa sosok Kepala IKN harus mampu bekerja gigih.

Pasalnya, pemerintah hanya memiliki waktu sedikitnya dua tahun sesuai rencana untuk memindahkan Ibu Kota mulai 2024.

"PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Tahun 2024 berkejaran dengan waktu, 2 tahun kawasan Inti sudah harus berdiri, Istana negara dan gedung parlemen," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, mengaku sepenuhnya percaya kepada Presiden Jokowi terkait siapa yang akan ditunjuk menjadi Kepala IKN.

"Siapa pun yang ditunjuk oleh Presiden, pasti dengan pertimbangan yang matang. Siapa pun -- mau Ahok, Risma, Ridwan Kamil, Bambang Brodjonegoro, Ganjar Pranowo atau lainnya -- jika ditunjuk Presiden Jokowi untuk memimpin Otorita IKN, maka dia yang pasti terbaik," kata Luqman.

Terkait afiliasi partai politik, Luqman menilai hal tersebut tidak masalah.

"Apapun latar belakangnya tidak masalah. Karena nantinya Kepala Otorita IKN akan bekerja dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden," ujar dia.

Baca juga: Ridwan Kamil: Belum Ada Pembicaraan Formal Terkait Kepala Otorita IKN

Politisi PKB itu lebih lanjut mengatakan bahwa poyek IKN Nusantara menjadi pertaruhan besar atas kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Keberhasilan proyek IKN ini akan membuat Pak Jokowi sebagai Presiden RI terhebat yang berhasil menjalankan pemindahan IKN yang sudah diwacanakan sejak Presiden Soekarno," kata dia.

Begitu juga sebaliknya, jika proyek IKN ini gagal dan mangkrak, akan menjadi noda hitam yang menghapus seluruh prestasi yang diraih Presiden Jokowi selama dua periode.

"Oleh karena itu, saya percaya penuh kepada Presiden Jokowi hanya mengutamakan pertimbangan keberhasilan mega proyek IKN, bukan kepentingan-kepentingan lain," kata dia.(tribun network/dng/mam/dod)