TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrtasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengatakan hal itu menanggapi isu munculnya beberapa kader PDIP, termasuk nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi calon Kepala Otorita IKN.

Hasto menjelaskan bahwa ihwal beredarnya nama Ahok itu karena awak pers bertanya spesifik mengenai sikap PDIP jika Ahok menjadi calon kepala otorita.

Sebab, Presiden Jokowi menyebut ingin menunjuk sosok dengan latar belakang arsitek dan pernah menjadi kepala daerah.

"Tetapi keputusan berada di tangan Pak Jokowi. Yang jelas PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebahagiaan warganya," kata Hasto di sela-sela kegiatan Penanaman Pohon dan Penyebaran benih ikan di Danau Kampung Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (29/1/2022).

Hasto menuturkan PDIP sebenarnya memiliki sejumlah kader yang mumpuni yang bisa dipertimbangkan sebagai Kepala Otorita IKN.

Selain Ahok ada Mensos yang juga mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Baca juga: Tak Hanya Ahok, PDIP Sodorkan 3 Nama Lagi Jadi Calon Kepala Otoritas IKN

Hasto menyebut semuanya adalah kader PDIP yang dianggap sangat berprestasi sebagai kepala daerah.

Hasto mengatakan keberhasilan kader sebagai kepala daerah karena PDIP mengembangkan sekolah partai untuk anggota struktur partai, caleg, dan calon kepala daerah.

"Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi," imbuhnya.

Yang terpenting bagi PDIP, IKN adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang Bung Karno, yakni menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia sebagai pusat pemerintahan Indonesia bahkan dunia.

Hasto mengatakan, Jokowi juga memandang pemindahan IKN adalah upaya mengubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat.

Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul, sehingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.

"Itu diubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia," kata Hasto.

Presiden Jokowi sebelumnnya menyampaikan ada dua kriteria pada calon Kepala Otorita di Nusantara, Ibu Kota Negara Baru.

Jokowi ingin Kepala Otorita IKN mempunyai latar belakang arsitek dan menjadi kepala daerah sebagai pilihan terdepan.

"Kalau saya penginnya ada latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Presiden dengan Pemimpin Redaksi Media Nasional di Istana Negara, Rabu 19 Januari 2022.

Dari nama-nama itu ada beberapa kepala daerah atau mantan kepala daerah yang berlatar belakang arsitek.

Mulai dari, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, hingga Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Soal nama-nama kandidat Kepala Badan Otorita IKN, pada 2 Maret 2020, Jokowi juga sempat membeberkan beberapa kandidat mulai dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro hingga Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Terkait siapa yang akan dipilih menjadi Kepala Otorita IKN, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi meminta agar Presiden tidak didikte oleh pihak manapun.

Baca juga: Calon Kepala Otorita IKN, PPP: Tidak Harus Ahok Banyak Figur Lain, Presiden Tidak Perlu Didikte

"Biarlah presiden diberikan keleluasaan, tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," ujar Achmad Baidowi.

"Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita," cetus pria yang akrab dipanggil Awiek itu.

Pengajuan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) oleh PDIP dianggap Awiek sebagai upaya intervensi terhadap Presiden Jokowi.

Awiek menilai banyak figur yang bisa dicalonkan menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara.

"Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira," katanya.

Dia mengingatkan bahwa jabatan Kepala Otorita IKN setingkat dengan menteri.

"Artinya, orang yang ditunjuk presiden langsung," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan menunjuk Kepala IKN kepada Presiden.

Namun, dia mengingatkan bahwa sosok Kepala IKN harus mampu bekerja gigih.

Pasalnya, pemerintah hanya memiliki waktu sedikitnya dua tahun sesuai rencana untuk memindahkan Ibu Kota mulai 2024.

"PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Tahun 2024 berkejaran dengan waktu, 2 tahun kawasan Inti sudah harus berdiri, Istana negara dan gedung parlemen," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, mengaku sepenuhnya percaya kepada Presiden Jokowi terkait siapa yang akan ditunjuk menjadi Kepala IKN.

"Siapa pun yang ditunjuk oleh Presiden, pasti dengan pertimbangan yang matang. Siapa pun -- mau Ahok, Risma, Ridwan Kamil, Bambang Brodjonegoro, Ganjar Pranowo atau lainnya -- jika ditunjuk Presiden Jokowi untuk memimpin Otorita IKN, maka dia yang pasti terbaik," kata Luqman.

Terkait afiliasi partai politik, Luqman menilai hal tersebut tidak masalah.

"Apapun latar belakangnya tidak masalah. Karena nantinya Kepala Otorita IKN akan bekerja dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden," ujar dia.

Baca juga: Ridwan Kamil: Belum Ada Pembicaraan Formal Terkait Kepala Otorita IKN

Politisi PKB itu lebih lanjut mengatakan bahwa poyek IKN Nusantara menjadi pertaruhan besar atas kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Keberhasilan proyek IKN ini akan membuat Pak Jokowi sebagai Presiden RI terhebat yang berhasil menjalankan pemindahan IKN yang sudah diwacanakan sejak Presiden Soekarno," kata dia.

Begitu juga sebaliknya, jika proyek IKN ini gagal dan mangkrak, akan menjadi noda hitam yang menghapus seluruh prestasi yang diraih Presiden Jokowi selama dua periode.

"Oleh karena itu, saya percaya penuh kepada Presiden Jokowi hanya mengutamakan pertimbangan keberhasilan mega proyek IKN, bukan kepentingan-kepentingan lain," kata dia.(tribun network/dng/mam/dod)