Presiden Jokowi sebelumnnya menyampaikan ada dua kriteria pada calon Kepala Otorita di Nusantara, Ibu Kota Negara Baru.

Jokowi ingin Kepala Otorita IKN mempunyai latar belakang arsitek dan menjadi kepala daerah sebagai pilihan terdepan.

"Kalau saya penginnya ada latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Presiden dengan Pemimpin Redaksi Media Nasional di Istana Negara, Rabu 19 Januari 2022.

Dari nama-nama itu ada beberapa kepala daerah atau mantan kepala daerah yang berlatar belakang arsitek.

Mulai dari, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, hingga Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

Soal nama-nama kandidat Kepala Badan Otorita IKN, pada 2 Maret 2020, Jokowi juga sempat membeberkan beberapa kandidat mulai dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro hingga Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Terkait siapa yang akan dipilih menjadi Kepala Otorita IKN, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi meminta agar Presiden tidak didikte oleh pihak manapun.

Baca juga: Calon Kepala Otorita IKN, PPP: Tidak Harus Ahok Banyak Figur Lain, Presiden Tidak Perlu Didikte

"Biarlah presiden diberikan keleluasaan, tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," ujar Achmad Baidowi.

"Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita," cetus pria yang akrab dipanggil Awiek itu.

Pengajuan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) oleh PDIP dianggap Awiek sebagai upaya intervensi terhadap Presiden Jokowi.

Awiek menilai banyak figur yang bisa dicalonkan menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara.

"Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira," katanya.

Dia mengingatkan bahwa jabatan Kepala Otorita IKN setingkat dengan menteri.

"Artinya, orang yang ditunjuk presiden langsung," ujarnya.