TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai PDIP terlalu terburu-buru mengusulkan nama kader mereka, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, untuk menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara.

"Padahal belum lama dilaporkan ke KPK soal dugaan kasus korupsi RS Sumber Waras. Jadi agak rancu dan afdol dia diusulkan PDIP. Ada banyak tokoh yang bersih dan punya ability atau kemampuan bukan hanya Ahok," kata Jerry kepada Tribunnews, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Anggota Pansus Bantah Tak Libatkan Masyarakat Dalam Pembahasan UU IKN

Dia menambahkan, belum lagi urusan Pertamina yang menurutnya gagal di tangan Ahok sebagai Komisaris Utama.

Maka itu, dia mengatakan sebaiknya Jokowi mencari alternatif lain dalam memilih pimpinan IKN.

"Contoh ada Mantan Menteri Bapennas Bambang Brodjonegoro. Di PDIP ada nama Hendrawan Supratikno yang punya kemampuan manajerial yang baik," kata dia.

Jika cara tersebut dinilai tak pas, Jerry mengatakan Jokowi perlu melibatkan pendapat publik hingga masukan akademisi dan para pakar.

"Sebetulnya banyak anak bangsa yang berkompeten, tak harus berpatokan pada Ahok. Jangan terburu-buru memilih pimpinan IKN Nusantara," pungkasnya.

Baca juga: Tak Hanya Ahok, PDIP Sodorkan 3 Nama Lagi Jadi Calon Kepala Otoritas IKN

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi soal nama Ketua Otoritas IKN baru.

"Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi," kata Hasto saat ditemui di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1/2022).

Meski begitu, Hasto pun mengatakan, PDIP memiliki calon Kepala Otorita yang memenuhi syarat.

Dimana, Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kriteria Kepala Otorita berlatarbelakang Kepada Daerah dan arsitek.

Hasto pun menyebut, nama Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang memiliki syarat tersebut.

"PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Thahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta," ucap Hasto.

Baca juga: Beda Reaksi Anies dan Ahmad Riza Patria Tanggapi Mundurnya Direktur Keuangan PT Jakpro

Terkait nama Ahok yang akan diajukan PDIP sebagai kepala otorita IKN, Hasto menyebut bahwa semuanya dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati.

Tetapi, dari perspektif kriteria itu PDIP sudah menyampaikan, karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan Ibu Kota Negara yang berada di Pulau Kalimantan.

"Diperlukan sosok pemimpin yang memiliki pandangan yang visioner, komprehensif, dan juga memiliki pemahaman terhadap tata kota, perencanaan yang memadukan antara gambaran smart city sebagai identitas yang mau dibangun di Ibu Kota Negara," papar Hasto.

"Tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia," jelasnya.