Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Gedung DPR RI mengalami peningkatan.

Per Kamis (3/2/2022), total ada 142 orang terpapar Covid-19 di Kompleks Parlemen Jakarta.

"Jadi untuk hari ini yang positif saya sebut positif itu kemarin 97 kemarin sore tambah  45 orang. Jadi 142 orang (positif Covid-19)," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Indra mengungkapkan dari total 142 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 itu tedeteksi itu setelah menggunakan tes antigen dan PCR.

Baca juga: Muhaimin Sebut Sejumlah Anggota DPR Terpapar Covid-19 Saat Hadiri Rapat dan Buka Masker

Seluruh orang yang dinyatakan positif itu baik anggota DPR RI maupun Tenaga Ahli hingga PP ASN dilakukan karantina mandiri.

"Nah beberapa ciri-ciri omicron tentu itu menjadi catatan kami. Sehingga bagi yang dikarantina mandiri kita monitor gejala-gejalanya dalam 2 hari ini apakah sesuai dengan gejala-gejala omicron kita monitor. Karena basis kita masih menggunakan sweep antigen dan PCR," ujarnya.

Untuk merespons kondisi tersebut, Indra menyatakan pihaknya bersama pimpinan DPR akan membahas kegiatan di lingkungan DPR RI melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI siang ini.

"Nanti akan disampaikan masukan-masukan dari fraksi-fraksi terhadap kegiatan DPR sampai dengan akhir masa sidang tanggal 18 Februari jadi keputusan nanti di situ," pungkasnya.

Sumber Penularan

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan, mayoritas anggota Dewan terpapar Covid-19 saat menghadiri rapat dan membuka masker di dalam ruangan.

Informasi itu diperoleh Muhaimin berdasarkan penuturan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

"Ya benar yang paling banyak klaster rapat, pertemuan tertutup dan membuka masker," kata Gus Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2022).

"Yang paling dengar dari Ketua Komisi X rapat di Komisi X. Kalau enggak salah 7 (anggota terpapar Covid-19)," imbuhnya.

Atas dasar itu, Gus Muhaimin menyatakan para pimpinan DPR dan Sekjen DPR melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan agenda rapat.

Dia menyebut saat ini rapat di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dibatasi kehadiran fisik hanya 30 persen, sisanya mengikuti secara virtual.

"Jadi evaluasi rapat maksimal 30 persen dari anggota komisi dan swab antigen. Kta minta supaya tidak membuka makser sama sekali," pungkas Ketum PKB itu.