"Kapal manapun boleh masuk-keluar, tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral, itu harus kerjasama, harus izin kita," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyebut, masuknya kapal China ke ZEE Indonesia bisa diselesaikan secara baik.

"Ya kita cool saja, selalu saya katakan," ucap Prabowo.

Tolak Ahok

Tak hanya menuntut Prabowo mundur, Damai juga menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Menurut Damai Hari Lubis, Ahok memiliki rekam jejak dan kepribadian yang tidak baik.

"Sebagai calon kepala daerahnya (Ibu Kota Negara baru) adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas, kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah," kata Damai dalam keterangan tertulisnya dikutip Tribunnews.com.

Kuasa hukum Edy Mulyadi

Nama Damai Hari Lubis kembali disorot saat menjadi kuasa hukum Edy Mulyadi.

Seperti diketahui, Edy Mulyadi menjadi tersangka dugaan kasus ujaran kebencian yang bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terkait ucapan mengenai 'Kalimantan Tempat Jin Buang Anak'.

Setelah ditetapkan tersangka, Edy Mulyadi pun langsung ditahan.

Damai Hari Lubis lalu mengupayakan penangguhan penahanannya.

"Atas dasar pertimbangan hukum presumption of innocent, kami tim advokasi selaku pengacara dan pembela akan mengajukan penangguhan penahanan sesuai persyaratan sistem hukum yang berlaku/KUHAP," ujar Kuasa Hukum Edy Mulyadi, Damai Hari Lubis saat dikonfirmasi, Selasa (1/2/2022).

Damai menuturkan pihaknya menyayangkan atas penahanan terhadap Edy Mulyadi. Sebab, pernyataannya mengenai 'Kalimantan Tempat Jin Buang Anak' masih bisa diperdebatkan.