Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut 4 terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur untuk program hunian DP 0 Rupiah yang merugikan negara Rp 152,5 miliar.

Keempatnya berasal dari unsur swasta, antara lain Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene; Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, dan PT Adonara Propertindo sendiri sebagai terdakwa korporasi.

Tiga orang petinggi PT Adonara Propertindo dituntut 7 hingga 5,5 tahun bui.

Mereka diyakini telah memperkaya diri sendiri dan perusahaan.

Tommy Adrian dan Rudy Hartono dituntut 7 tahun penjara.

Sementara Anja Runtuwene dituntut 5 tahun 6 bulan bui.

Masing-masing terdakwa juga dituntut pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 2 bulan kurungan.

Baca juga: Namanya Muncul di Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul, Apa Kata Wakil Ketua DPRD DKI?

"Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (10/2/2022).

Sementara PT Adonara Propertindo selaku terdakwa korporasi dituntut pidana denda Rp 200 juta yang harus dipenuhi maksimal 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika tak mampu membayar, maka harta benda PT Adonara Propertindo dapat disita jaksa dan dilelang guna membayar denda tersebut.

Jaksa juga menuntut seluruh perusahaan PT Adonara Propertindo ditutup selama 1 tahun.

Jaksa turut menuntut perampasan sejumlah barang bukti dari terdakwa Anja dan Rudy masing-masing berupa aset sebesar Rp 35 miliar.

Baca juga: Dalam Sidang, Eks Dirut Sarana Jaya Luapkan Kekecewaan Soal Zonasi Pembangunan Hunian di Munjul

Aset tersebut berupa 2 bidang tanah di Bali.