Deputi V KSP Nilai Pengamanan Aparat Saat Dampingi BPN di Desa Wadas Berlebihan
Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menilai pengamanan aparat di Desa Wadas berlebihan.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menilai pengamanan aparat di Desa Wadas, Purworejo untuk mendampingi BPN melakukan pengukuran lahan sangat berlebihan.
Sehingga, terjadi ketegangan yang berujung penangkapan warga.
"Saya kira pengamanan di tingkat operasional sangat berlebihan, perlu evaluasi," kata Jaleswari saat dihubungi, Rabu, (9/2/2022).
Pemerintah kata dia, tidak menghendaki terjadinya kekerasan dalam pengukuran lahan untuk penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan waduk di Kabupaten Purworejo itu.
"Pemerintah tidak menghendaki terjadinya kekerasan. Presiden selalu mengingatkan hal itu kepada kita semua," katanya.
Baca juga: Mabes Polri: Semua Warga Desa Wadas yang Ditangkap Sudah Dikembalikan
Jaleswari menegaskan bahwa Presiden menginginkan setiap persoalan diselesaikan dengan mengedepankan dialog.
Apalagi persoalan yang terjadi berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
"Pemerintah juga berharap, masyarakat memahami nilai strategis pembangunan," katanya.
Baca juga: Pemuda Katolik Sebut Pentingnya Kedepankan Upaya Dialog Dalam Tangani Polemik di Wadas
Untuk diketahui sekitar 64 warga Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah yang menolak pembebasan lahan ditangkap oleh aparat kepolisian. Sebelumnya dalam video di media sosial aparat dengan senjata lengkap mendatangi Desa Wadas. Aparat mendampingi petugas BPN yang akan melakukan pengukuran tanah. Namun, terjadi ketegangan dengan warga yang menolak pembebasan lahan sehingga berujung penangkapan.
