TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) berencana membeli 42 pesawat tempur Dassault Rafale hingga kapal selam kelas Scorpène dari Prancis.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyampaikan rencana tersebut usai menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parley di kantor Kemhan RI Jakarta Pusat.

"Kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat yang akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi, dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan," kata Prabowo, Kamis (10/2/2022).

Lalu apa keuntungan pembelian jet tempur Rafale tersebut bagi Indonesia?

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darmaputra menyebut dengan membeli jet tempur dari Prancis jaminan suku cadang terjamin karena antiembargo.

"Kita tidak perlu takut diembargo," ujarnya, Jumat (11/2/2022).

Kata Rizal, Prancis memang merupakan negara sekutu AS serta anggota NATO. Namun, ia menilai Negeri Anggur tersebut tidak mudah ditekan.

"Prancis tidak mudah tergantung atau mudah ditekan oleh Amerika dalam hal kedaulatan nasionalnya," ujarnya.

Hal ini berbeda jika membeli pesawat tempur dari Amerika Serikat (AS) yang kerap menjatuhkan embargo terkait isu tertentu.

Misalnya jika pemerintah membeli alutsista dari Rusia.

"Hal yang enggak bisa dikasih jaminan oleh Amerika bahwa suatu saat bisa terkena embargo," ucap Rizal.

Selain memborong pesawat jet tempur Rafale telah ditandangani pula MoU kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia dan Dassault Aviation untuk pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul untuk pesawat-pesawat Prancis yang akan atau sudah digunakan Indonesia.

Selain itu, kata Prabowo, telah ditandatangani juga MoU kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan tentang kapal selam antara PT PAL dengan Naval Group dari Prancis.

"Yang tentunya akan mengarah pada pembelian dua kapal selam Scorpène dengan AIP (Air Independent Propulsion) beserta persenjataan dan suku cadang-suku cadang yang dibutuhkan, termasuk latihan," kata dia.

Kemudian, lanjut dia, ditandangani juga MoU kerja sama antara PT LEN dengan Thales (Group) di bidang satelit.

"Ini juga menuju pada pengadaan satelit pertahanan," kata dia.

Selanjutnya, kata dia, ditandangani pula kerja sama antara PT Pindad dan Nexter Munitions untuk produksi munisi kaliber besar persenjataan darat.

Berdasarkan keterangan resmi Biro Humas Setjen Kemhan dalam pertemuan bilateral di Kemhan kedua delegasi membahas peningkatan kerja sama pertahanan antara kedua Negara yang diharapkan memperkuat hubungan pertahanan bilateral Indonesia dan Prancis di masa mendatang.

Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari Penandatanganan Persetujuan Kerja sama Pertahanan/Defence Cooperation Agreement (DCA) di Paris, antara Menhan RI dengan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis pada 28 Juni 2021.

"Berdasarkan beberapa Letter of Intent Alutsista, Indonesia dan Prancis telah memulai Working Group Alutsista Strategis (Rafale, Scorpene Submarine, Frigate, dan MBDA Missile), dimana agenda selanjutnya akan memfokuskan pembahasan kontrak pengadaan dan alih teknologi," kata keterangan tersebut.

Pertemuan bilateral antara Kemhan RI dan Delegasi Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis diakhiri dengan penandatanganan beberapa Perjanjian kerja sama yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan kedua negara.

Kementerian Pertahanan RI menyambut baik rencana pengembangan mekanisme kerjasama 2+2 antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan kedua negara guna peningkatan kerja sama sebagai tindak lanjut dari pertemuan Menteri Luar Negeri Prancis dan Menteri Luar Negeri RI pada November 2021 lalu di Jakarta.

Baca juga: Indonesia Borong Jet Tempur Bernilai Ratusan Triliun Rupiah, dari Mana Sumber Uangnya?

Pada kunjungan kehormatan ini, Parley didampingi Duta Besar Perancis untuk Indonesia Olivier Chambard, Kepala Kabinet Militer Perancis Fabian Mandon, Kasubdit Operasional Hubungan Internasional Arnaud Gaviard, Konselor Diplomatik Florian Escudie, dan Konselor Urusan Kerjasama Industri Simon Desindes.

Sedangkan Prabowo didampingi Wamenhan RI M Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, Rektor Unhan Laksdya Oktavian Amarula, Asisten Khusus Menhan Bidang Manajeman Hanneg Letjen (Purn) Sjafrie Syamsudin, Asisten Khusus Menhan Bidang Lingstra Letjen (Purn) Hotma M Pandjaitan, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason, dan Kabaranahan Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari.

Koordinator Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45 Andi Widjajanto berpendapat rencana pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale, kapal selam kelas Scorpene dari Prancis merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kekuatan Pertahanan 2024.

Renstra tersebut, kata dia, telah dirancang sejak 2006 untuk melengkapi skuadron tempur Angkatan Udara menjadi 10 sampai 12 skuadron dan kapal selam Angkatan Laut menjadi 12 kapal selam.

Ketika ditanya apakah rencana pembelian alutsista tersebut terkait situasi di Laut Cina Selatan atau perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indo Pasifik, Andi mengatakan Renstra 2024 menggunakan pendekatan kapabilitas.

Artinya, kata dia, pendekatan yang digunakan ditujukan untuk melakukan modernisasi pertahanan, apapun dinamika ancamannya.

Andi juga mengungkapkan konsekuensi yang akan dialami Indonesia apabila rencana tersebut tidak terealisasi.
Menurutnya, jika rencana tersebut tidak teralisasi maka Indonesia tidak punya pertahanan yang memadai untuk melindungi empat skenario titik panas yang harus diantisipasi TNI.

"Jika tidak terealisasi, Indonesia tidak memiliki gelar pertahanan yang memadai untuk melindungi empat skenario titik panas yang harus diantisipasi TNI. Selat Malaka, Natuna Utara, Ambalat, Saumlaki-Arafuru," kata Andi ketika dihubungi Tribun.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, khususnya terkait pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dan F-15.

"Pak Prabowo Subianto, apakah layak kita jor-joran belanja pesawat tempur sekarang? Musuh kita sekarang virus, senjata yang dibutuhkan obat dan vaksin," kata Juru Bicara DPP PSI Rian Ernest.

Lebih jauh, Prabowo harus transparan ke publik terkait dalam pembelian Alutsista.

"Sikap terbuka itu bisa dimulai dengan merilis rencana strategi pembelian Alutsista. Apa saja yang mau dibeli, apa dasar kebijakannya, dan seterusnya," ucap Rian.

Intinya, kata Rian, Prabowo harus bijak melihat prioritas belanja mengingat kondisi pandemi yang masih menjadi ancaman saat ini dan perekonomian bangsa yang belum pulih.

"Jangan sampai ada pertanyaan di publik, apakah pengadaan Alutsista ratusan triliun menjelang Pemilu 2024 ini berkaitan dengan hajatan Pilpres. Data dari Harian Kompas pagi ini, akan ada sampai 1.750 T yang bisa saja dihabiskan sampai 2024. Peremajaan alutsista jelas penting. Tolong pastikan anggarannya transparan dan ada skala prioritas," paparnya.

"Kita tidak ingin ada tragedi kapal selam Nanggala terulang. Pesawat Hercules jatuh lagi. Tapi anggarannya harus terukur dan sesuai prioritas penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," tutup Rian.

Dibahas di DPR

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengungkapkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pernah memaparkan rencana pembelian 42 pesawat tempur Dassault Rafale dan 36 unit F-15 saat rapat kerja beberapa bulan lalu dengan Komisi I.

Namun, kata Dave, saat itu belum dibahas detail mengenai skema pembayaran pembelian jet tempur itu.

"Kita juga baru disampaikan. Waktu rapat beberapa bulan lalu sih pernah dipaparkan masalah pembeliannya itu, cuma ya kita belum ngebahas secara detail tentang skema pembayarannya dan digunakannya seperti apa dan lain-lain. Karena kan pesawat ini kan berbeda dengan yang sudah kita miliki," kata Dave.

Dave berujar, Komisi I DPR belum bisa bersikap soal keputusan Prabowo memboyong pesawat tempur tersebut.
Dikatakannya, Komisi I DPR akan meminta penjelasan Menhan, terlebih dahulu.

Kemungkinan, rapat antara Komisi I DPR dengan Menhan digelar di masa sidang berikutnya, karena DPR segera menjalani masa reses.

"Kita bukan enggak mau mendukung atau menolak. Akan tetapi kita akan minta penjelasan dulu dari Pak Prabowo sebelum bisa menyatakan sikap kita," ujar legislator Partai Golkar itu.(Tribun Network/gta/mam/wly)