TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Lamhot Sinaga, mendukung dan mengapresiasi rencana pemerintah melarang ekspor bauksit paling lambat pada 10 Juni 2023.

Langkah ini diambil pemerintah untuk memberikan nilai tambah terhadap produk olahan bauksit.

Apalagi nilai tambah olahan bauksit menjadi alumina diperkirakan mencapai 10 kali lipat.

Untuk diketahui hasil tambang bauksit diekstrak melalui penyulingan menjadi alumina atau biasa disebut dengan aluminium oksida, selanjutnya alumina diolah menjadi aluminium.

Bauksit harus dimanfaatkan didalam negeri, menjadi nilai tambah bagi industri aluminium Indonesia.

Baca juga: Presiden Jokowi Siap Hentikan Ekspor Bauksit dan Tembaga

Setiap proses pengelohan bauksit menjadi aluminium yang dilakukan di dalam negeri ini akan menyerap banyak tenaga kerja, bahkan akan meningkatkan devisa bagi negara.

Seperti investasi pembangunan smelter alumina di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, menjadi pendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat dan peningkatan investasi dalam negeri.

Dengan pertimbangan ini, Lamhot Sinaga menegaskan dukungannya kepada pemerintah menghentikan ekspor bauksit.

Hal itu disampaikan Lamhot pada saat RDP komisi VII dengan Mind.ID di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

"Ini yang selalu jadi concern saya dari dulu, hasil tambang bauksit kita nomor 6 terbesar di dunia, tetapi kita malah mengimpor alumina. Bahkan negara yang tidak ada hasil bumi bauksit menjadi pengekspor alumina dan aluminium dan Indonesia termasuk pengimpor alumina, ini sangat menyedihkan," kata Lamhot.

Baca juga: Presiden Jokowi Siap Hentikan Ekspor Bauksit dan Tembaga

"Untuk itu kita harus maksimalkan potensi bauksit ini, apa yang dilakukan pemerintah dengan stop ekspor bauksit ini, sesuatu yang positif. Program hilirisasi bauksit dari pemerintah harus terus didukung dan dikawal agar pembangunannya dengan investasi yang cukup besar akan menghasilkan output yang besar pula," lanjutnya.

Sebagai informasi, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia (APB3I) mengakabarkan investasi pembangunan smelter alumina membutuhkan dana besar hingga US$1,2 miliar atau setara Rp17 triliun. 

Sejauh ini Indonesia memiliki tiga smelter alumina. Ketiganya yakni PT Well Harvest Winning AR, PT Indonesia Chemical Alumina, PT Bintan Alumina Indonesia serta smelter milik Inalum dan PT Antam, Tbk (ANTM).

"Saya menantang semua BUMN tambang yang bergabung dalam holding MIND.ID untuk mendukung rencana pemerintah ini, agar tercipta kemandirian pengolahan bauksit sampai menjadi aluminium di dalam negeri," pungkas Lamhot.