Soal Pengadaan Rafale dan F-15EX, Kemhan: Indonesia Saat Ini Hanya Andalkan 33 F-16 dan 16 Sukhoi
Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto mengatakan rencana pengadaan pesawat tempur Rafale dan F-15EX serta persenjataannya merupakan langkah strategis.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto mengatakan rencana pengadaan pesawat tempur baik Rafale dan F-15EX beserta persenjataannya merupakan satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah.
Langkah tersebut, kata dia, harus dilihat dalam konteks pembangunan kekuatan komponen utama khususnya matra udara.
Ia mengatakan kondisi kesiapan pesawat tempur dalam beberapa tahun ke belakang mengalami kemunduran.
Pesawat tempur F-5, kata Donny, telah tidak dioperasionalkan dalam beberapa tahun terakhir dan belum ada penggantinya hingga saat ini.
Selain itu, pesawat Hawk 100 dan 200 yang sudah berusia lebih dari 25 tahun dan dalam kondisi tingkat kesiapan yang rendah akan memasuki masa purna tugas beberapa tahun mendatang.
Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar Pusat Studi Air Power Indonesia bertajuk Menyongsong Pesawat Rafale yang digelar pada Kamis (17/2/2022).
Baca juga: Prabowo Beli 42 Pesawat Tempur Dassault Rafale Cs dari Prancis: Ini Pro dan Kontranya
"Indonesia saat ini hanya mengandalkan 33 pesawat F-16 AM, BM, C dan D yang sudah berusia lebih dari 30 tahun serta 16 pesawat Sukhoi 27 dan 30 dengan usia hampir 20 tahun sebagai pesawat tempur utama," kata dia.
Selain itu, kata Donny, keterbatasan beberapa suku cadang pesawat serta keterbatasan jenis dan jumlah peluru kendali juga menyebabkan kesiapan tempur pesawat F16 dan Sukhoi 27 dan 30 tidak maksimal.
Dengan kondisi itu, kata dia, menjadi kewajiban Kementerian Pertahanan untuk merencanakan pesawat tempur yang akan bertugas di tahun 2030 dan 2040-an.
Baca juga: Keseimbangan Kekuatan di ASEAN Berubah Jika RI Punya Rafale & F-15, Malaysia Semakin Ketinggalan
Ia menjelaskan proses pengadaan pesawat tempur beserta persenjataannya yang cukup panjang dengan waktu paling cepat 5 tahun mengharuskan pemerintah untuk mengadakannya pada Renstra 2020-2024 jika pesawat tempur tersebut akan dioperasionalkan pada tahun 2030-an.
Kegagalan untuk mengadakan pesawat tempur beserta persenjataannya pada Renstra tersebut, lanjut dia, akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah skadron udara yang siap tempur.
"Dengan demikian Renstra 2020-2024 merupakan periode yang kritis dalam upaya mempertahankan kesinambungan kemampuan skadron tempur," kata Donny.
Beli 42 Pesawat Tempur Dassault Rafale
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) berencana membeli 42 pesawat tempur Dassault Rafale dan kapal selam kelas Scorpene dari Perancis.
Rencana tersebut muncul setelah Menhan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Perancis Florence Parley di kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/2/2022).
"Kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat yang akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi, dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan," kata Prabowo kepada wartawan, Kamis (10/2/2022)
Selain itu, kata Prabowo, telah ditandangani pula MoU kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia dan Dassault Aviation untuk pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul untuk pesawat-pesawat Perancis yang akan atau sudah digunakan Indonesia.
Selain itu, kata Prabowo, telah ditandatangani juga MoU kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan tentang kapal selam antara PT PAL dengan Naval Group dari Perancis.
Baca juga: Presiden Jokowi Terima Kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Bahas Kerja Sama Pertahanan
"Yang tentunya akan mengarah pada pembelian dua kapal selam Scorpène dengan AIP (Air Independent Propulsion) beserta persenjataan dan suku cadang-suku cadang yang dibutuhkan, termasuk latihan," kata dia.
Kemudian, lanjut dia, ditandangani juga MoU kerja sama antara PT LEN dengan Thales (Group) di bidang satelit.
"Ini juga menuju pada pengadaan satelit pertahanan," kata dia.
Selanjutnya, kata dia, ditandangani pula kerja sama antara PT Pindad dan Nexter Munitions untuk produksi munisi kaliber besar persenjataan darat.
Berdasarkan keterangan resmi Biro Humas Setjen Kemhan pada Kamis (10/2/2022), dalam pertemuan bilateral di Kemhan kedua delegasi membahas peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua Negara yang diharapkan memperkuat hubungan pertahanan bilateral Indonesia dan Prancis di masa mendatang.
Baca juga: Indonesia Borong 42 Jet Tempur Rafale dan Kapal Selam, Menlu Perancis: Kami Bangga
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari Penandatanganan Persetujuan Kerja sama Pertahanan/Defence Cooperation Agreement (DCA) di Paris, antara Menhan RI dengan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis pada 28 Juni 2021.
"Berdasarkan beberapa Letter of Intent Alutsista, Indonesia dan Prancis telah memulai Working Group Alutsista Strategis (Rafale, Scorpene Submarine, Frigate, dan MBDA Missile), dimana agenda selanjutnya akan memfokuskan pembahasan kontrak pengadaan dan alih teknologi," kata keterangan tersebut.
Pertemuan bilateral antara Kemhan RI dan Delegasi Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis diakhiri dengan penandatanganan beberapa Perjanjian kerja sama yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan kedua negara.
Kementerian Pertahanan RI menyambut baik rencana pengembangan mekanisme kerjasama 2+2 antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan kedua negara guna peningkatan kerja sama sebagai tindak lanjut dari pertemuan Menteri Luar Negeri Prancis dan Menteri Luar Negeri RI pada November 2021 lalu di Jakarta.
Pada kunjungan kehormatan ini, Parley didampingi Duta Besar Perancis untuk Indonesia Olivier Chambard, Kepala Kabinet Militer Perancis Fabian Mandon, Kasubdit Operasional Hubungan Internasional Arnaud Gaviard, Konselor Diplomatik Florian Escudie, dan Konselor Urusan Kerjasama Industri Simon Desindes.
Sedangkan Prabowo didampingi Wamenhan RI M Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, Rektor Unhan Laksdya Oktavian Amarula, Asisten Khusus Menhan Bidang Manajeman Hanneg Letjen (Purn) Sjafrie Syamsudin, Asisten Khusus Menhan Bidang Lingstra Letjen (Purn) Hotma M Pandjaitan, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason, dan Kabaranahan Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari.