Tribun

Ibu Kota Baru

Soal Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Jokowi: Kawasan Inti Semuanya dari APBN

Presiden Jokowi mengungkapkan terkait pembiayaan pembangunan IKN Nusantara di mana untuk kawasan inti akan menggunakan APBN untuk seluruhnya.

Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Soal Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Jokowi: Kawasan Inti Semuanya dari APBN
Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lingkungan laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden, saat berpidato secara virtual pada One Ocean Summit, Jumat, (11/2/2022). 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan mengenai pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dirinya mengatakan, terkait pembiayaan pembangunan yang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk kawasan inti.

Dikutip dari Kompas.com, kawasan inti yang dimaksud adalah kompleks Istana Kepresidenan dengan gedung-gedung kementerian.

“Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggaranya (pembangunan IKN) dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semuanya dari APBN,” jelas Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai NasDem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Sementara, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan inti adalah setara dengan 20 persen dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun kawasan IKN.

Baca juga: Menhub Budi Karya Sumadi Targetkan Pembangunan Bandara di IKN Selesai pada 2024

Baca juga: Isran Noor : Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Tak Masuk Wilayah IKN

Oleh karena itu, 80 persen dari sisa keperluan anggaran akan diambilkan dari berbagai sumber seperti investi secara langsung oleh investor.

Adapun anggaran pembangunan IKN berdasarkan hitungan Bappenas mencapai Rp 466,9 triliun, sehingga dana dari APBN sendiri hanya 20 persen atau Rp 90 triliun.

Selain itu, Presiden menegaskan, pembangunan IKN Nusantaran diharuskan 70 persen areanya harus menjadi area hijau.

“Lalu yang kedua, 80 persen kendaraan yang ada atau perputaran mobilitas dari satu ke tempat lain atau mobilitas orang itu didukung oleh 80 persen transportasi publik.”

“Jadi bukan mobil pribadi,” jelas Jokowi.

“Kemudian 80 persen lebih (dari penggunaan energi) nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hidropower yang kita bangun di Sungai Kayan di Kalimantan Utara,” imbuhnya.

Sehingga, kata Jokowi, mobilitas masyarakat dari satu titik ke titik lain hanya memerlukan waktu 10 menit saja.

“Jadi 10 minute city dari satu titik ke titik lain 10 menit saja. Dan kita akan memberikan prioritas kepada, yang pertama adalah pejalan kaki. Orientasinya ke sana,” ujar Jokowi.

“Yang kedua yang naik sepeda. Yang ketiga transportasi umum. Yang pertama yang senang jalan kaki itu silahkan pindah ke ibu kota baru. Yang seneng bersepeda yang ingin sehat itu juga pindahlah ke IKN,” imbuhnya.

Pemaparan pendanaan infrastruktur IKN Baru pada Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 pada Kamis (17/2/2022).
Pemaparan pendanaan infrastruktur IKN Baru pada Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 pada Kamis (17/2/2022). (tangkap layar YouTube Kementerian PPN/Bappenas)
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas