"Di-state di dalam RUU itu, penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual tidak boleh menggunakan pendekatan restorative justice," tutur Eddy.

Mekanisme restorative justice sendiri cukup rawan disalahgunakan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual.

Eddy menyoroti khususnya dalam sebuah kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku dengan finansial mapan.

Sementara di sisi lain korban kekerasan seksual berasal dari golongan yang tidak mampu.

Menurutnya, fenomena itu sudah sering terjadi di mana-mana.

Baca juga: Kantongi Izin Pimpinan DPR, Baleg Akan Bahas RUU TPKS Saat Masa Reses

"Korbannya orang tidak mampu. Diperkosa, dicabuli, segala macam dikasih uang selesai perkaranya, dianggap restorative justice, jadi itu enggak boleh," kata Eddy.

Selain itu, Eddy menyampaikan RUU TPKS mewajibkan pemberian restitusi untuk korban.

Majelis hakim, sebut Eddy, wajib menentukan besarnya restitusi kepada korban.

"Jadi bahasa di dalam RUU kita itu, selain pidana penjara atau pidana denda, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi kepada korban," katanya.

Eddy menjamin RUU TPKS tidak berbenturan dengan UU yang telah ada.

RUU TPKS kata dia, bakal melengkapi UU yang sudah ada.

"UU TPKS tidak akan bertabrakan dengan UU lainnya. Kita sandingkan dengan berbagai aturan baik dengan yang ada adalah RUU KUHP. Ada TPPO, Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga sehingga tidak mungkin tumpang tindih, kita sandingkan UU eksisting, UU Perlindungan Anak. Ditambah RUU KUHP. Semua dimasukkan dalam RUU TPKS jadi tidak mungkin tumpang tindih. Dia lebih titik beratkan pada hukum acara," kata Eddy.

Eddy juga berkata bahwa tidak ada hubungannya terkait hubungan seksual atas persetujuan korban diperbolehkan di RUU TPKS seperti di Permendikbud 30/2021.

Secara substansi, RUU TPKS yang merupakan inisiatif DPR tersebut lebih menitikberatkan pada hukum acara.