TRIBUNNEWS.COM - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan diawali dengan upaya revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dahulu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemindahan IKN ke Nusantara bukan sekadar memindahkan aparatur sipil negara dan bukan juga hanya membangun gedung-gedung pemerintahan.

IKN nantinya akan dibangun dan menjadikan representasi bangsa yang unggul, sehingga menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia.

Adapun rencana pembangunan IKN Nusantara, dimulai tahap pertama di kawasan inti pusat pemerintahan.

"Pembangunan IKN Nusantara ini akan dimulai tahap pertama di kawasan inti pusat pemerintahan. Dan diawali dengan upaya merevitalisasi dan mereboisasi hutan terlebih dahulu," kata Jokowi dalam acara Beranda Nusantara “Menuju Ibu Kota Negara Baru” yang ditayangkan RRI, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Singgung soal IKN, Menteri PUPR: Kita Sudah Pelajari Pemindahan 99 Ibu Kota di Dunia

Baca juga: Pemerintah: IKN Bukan Buat Segelintir Orang

Setelah itu, nantinya akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur dasar.

"Diikuti dengan pembangunan infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, perkantoran, dan perumahan beserta sarana dan prasarananya," sambung Jokowi.

Jokowi mengatakan, pembangunan IKN juga merupakan wujud komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim.

Indonesia menargetkan nol emisi karbon dan 100 persen penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di tahun 2060.

Di IKN nantinya dari satu titik ke titik lain diperkirakan dapat ditempuh dalam waktu 10 menit, menggunakan 80 persen transportasi publik, serta 70 persen terdiri dari area hijau.

“Saya juga meyakini IKN Nusantara akan menjadi kota yang inklusif, kota yang terbuka, kota untuk semua."

"Kota yang akan sangat ramah bagi semua lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama, dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan IKN Nusantara ini,” ucap Presiden.

Presiden menyampaikan, sejumlah transformasi masyarakat dapat dimulai melalui pengembangan kota, mulai dari transformasi menuju kota yang ramah lingkungan, transformasi dalam bermukim, transformasi dalam mobilitas, hingga transformasi dalam bekerja.

“Transformasi dalam bekerja, yang cerdas, yang kreatif, saling terkoneksi, saling terintegrasi dan menjalin kolaboratif, menciptakan budaya kerja yang produktif, melayani, dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Soal Kepala Otorita IKN, Jokowi Sebut Bukan dari Kalangan Partai, Dilantik Pekan Depan

Baca juga: Siapa Bambang Susantono? Disebut-sebut Calon Kuat Kepala Otorita IKN yang Akan Ditunjuk Jokowi

Kedepankan Energi Hijau

Sebelumnya, Jokowi pada Selasa (22/2/2022) mengatakan, IKN akan mengedepankan penggunaan energi hijau.

Pemerintah antara lain akan memanfaatkan potensi energi hidro yang dimiliki Sungai Kayan di Kalimantan Utara.

“(Sebanyak) 80 persen lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydropower yang ingin kita bangun di Sungai Kayan, di Kalimantan Utara,” ujar Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem.

Presiden menambahkan, dari lahan seluas 256 ribu hektare yang disiapkan, hanya sekitar 50 ribu hektare yang dipakai dan sisanya akan dibiarkan sebagai hutan hijau.

“Ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabilitasi atau kita perbaiki. Jadi jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan,” ujarnya.

Selain itu, tata kota di IKN akan memprioritaskan pejalan kaki, pesepeda, serta transportasi publik.

“Konsep besarnya adalah smart forest city, banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern, baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik,” tandas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan IKN juga bertujuan untuk mendorong pemeratan dan pertumbuhan yang Indonesia-sentris.

Saat ini, sebanyak 56 persen populasi penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, begitu juga dengan 58 persen produk domestik bruto (PDB).

Tak hanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan infrastruktur antarwilayah juga masih terjadi.

“Kajian-kajian (pemindahan ibu kota) itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial,” tandasnya.

(Tribunnews.com/Tio)