Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Usulan Muhaimin Tunda Pemilu 2024 Disebut Strategi Politik dan Cerminkan Kepentingan Oligarki

Usulan Muhaimin tunda Pemilu 2024 dinilai sebagai strategi politik hingga mencerminkan kepentingan oligarki.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Arif Fajar Nasucha
zoom-in Usulan Muhaimin Tunda Pemilu 2024 Disebut Strategi Politik dan Cerminkan Kepentingan Oligarki
dpr.go.id
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar. 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar tengah menjadi sorotan.

Hal tersebut lantaran ia mengusulkan pelaksanaan pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun alias ditunda.

Adapun salah satu alasan Muhaimin mengusulkan penundaan pemilu 2024 agar pemulihan ekonomi yang mulai membaik pasca pandemi Covid-19  tidak terganggu.

"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," ucap Gus Muhaimin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022) sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.

Baca juga: Cak Imin Wacanakan Tunda Pemilu 2024, Pengamat: Mungkin Gara-gara Partainya Terjungkal dalam Survei

Alasan kedua, lanjut Muhaimin, transisi kekuasaan setelah Pemilu biasanya membuat kondisi ekonomi tak menentu.

Kondisi tersebut dinilai berimbas mengganggu suasana momentum yang bagus, apalagi digelarnya G20 nanti.

Selain itu, alasan ketiga, Muhaimin khawatir akan terjadi eksploitasi ancaman konflik saat pemilu.

Berita Rekomendasi

Usulan penundaan pemilu ini lantas membuat sejumlah pengamat politik memberikan tanggapannya.

Ada yang menyebut usulan itu sebagai strategi politik Muhaimin.

Ada juga yang menilai sikap Muhaimin mengusulkan penundaan pemilu itu mencerminkan kepentingan oligarki.

1. Disebut sebagai Strategi Politik

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menyebut usulan Gus Muhaimin sebagai strategi politik mengulur waktu.

Khoirul berpendapat alasan di balik usulan pemilu 2024 ditunda karena elektabilitas Muhaimin yang rendah.

Sehingga, menurut dia, cara menunda pemilu 2024 adalah strategi politik Muhaimin mengulur waktu dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya.

"Usulan Cak Imin ini adalah buying time strategy atau strategi mengulur waktu, mengingat tingkat elektabilitas tertinggi di bursa Capres lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh non-parpol atau tokoh parpol namun tak punya kendali atas parpol, yang duduk di jabatan publik," kata Khoirul, Kamis (24/2/2022) dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Usulan Cak Imin soal Pemilu 2024 Ditunda Buat Parpol Lain Geram, PKS hingga Demokrat Beri Kritik

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (DPR RI)

Khoirul pun mencontohkan, dalam bursa capres, elite atau petinggi parpol yang punya elektabilitas memadai hanya Ketum Gerinda Prabowo Subianto dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Sementara, elektabilitas elite parpol lain seperti Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Muhaimin sendiri masih rendah.

Justru sejumlah orang yang bukan elite parpol lah yang punya elektabilitas tinggi, seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarat Anies Baswedan.

"Artinya, upaya pengunduran pemilu ini adalah strategi mengulur waktu agar elektabilitas tokoh-tokoh pejabat publik non-parpol mengempis seiring berakhirnya periode kepemimpinam mereka," kata Khoirul.

Baca juga: Soal Usul Muhaimin agar Pemilu 2024 Ditunda: Dinilai Cederai Kesepakatan dan Langgar UUD 1945

"Sembari berharap para tokoh Parpol dengan elektabilitas rendah bisa menaikkan elektabilitasnya masing-masing," imbuh dia.

Selain itu, Khoirul juga menilai usulan penundaan pemilu 2024 itu juga sebagai upaya Muhaimin mengumpulkan dana untuk maju Pilpres nanti.

2. Cerminkan Kepentingan Oligarki

Tanggapan soal usulan Muhaimin menunda pemilu 2024 juga datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin.

Ujang menyebut usulan Muhaimin mencerminkan kepentingan oligarki, bukan kepentingan rakyat.

Menurut dia, hingga sekarang tak ada alasan membuat pelaksanaan pemilu harus ditunda.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin (Istimewa via Tribunnews.com)

Untuk itu ia meminta publik bersatu menolak usulan Ketum PKB itu.

"Tak ada alasan mengundur Pemilu. Yang diutarakan oleh Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," ucap Ujang kepada Tribunnews.com, Kamis (24/2/2022).

Ujang menduga alasan sebenarnya di balik usulan pemilu ditunda yakni karena elektabilitas Gus Muhaimin sebagai capres tak kunjung meningkat.

"Itu juga ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitasnya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU," tutur dia.

(Tribunnews.com/Shella Latifa/Chaerul Umam/Reza Deni)(Kompas.com/Ardito Ramadhan)

Baca berita soal pemilu 2024 lainnya

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas