Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) menyatakan, hingga kini masih terus menunggu koordinasi dan hasil investigasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebelum pelaksanaan kegiatan evaluasi.

Hal ini berkaitan dengan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL dalam pengiriman PMI Ilegal yang terungkap dari insiden tenggelamnya kapal jenis Boat Pancung di perairan Tanjung Balau, Tebing Tinggi, Johor Bahru, Malaysia, Rabu (15/12/2021) lalu maupun penangkapan PMI ilegal oleh TNI AL di tahun 2022.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, hingga kini pihaknya sudah berupaya mengirimkan jajarannya untuk memperoleh informasi dari BP2MI.

Namun dia mengakui tidak mendapatkan tanggapan.

"TNI AL menyayangkan sikap dari BP2MI yang tidak menyampaikan investigasi yang di dapat kepada TNI AL," kata Laksamana Yudo.

Seharusnya kata dia, BP2MI dapat berkoordinasi dengan baik mengingat BP2MI dan TNI AL merupakan instansi pemerintah, sehingga kejadian kecelakaan kapal pengangkut PMI Ilegal serupa tidak kembali terjadi.

Baca juga: TNI AL Dorong BP2MI Jalin Koordinasi, termasuk Buka Hasil Investigasi Terkait PMI Ilegal

"Saya berharap masing-masing instansi pemerintah bisa saling terbuka untuk evaluasi ke depan harus lebih baik jangan sampai ada kejadian serupa kedepannya,” ucap Yudo.

Sejatinya, mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I itu, menegaskan tidak akan melindungi prajuritnya yang terlibat dalam semua kejahatan seperti dalam pengiriman PMI Ilegal.

Namun, sampai saat ini kata dia, BP2MI belum juga berkoordinasi dan menyampaikan data-data seperti yang dituduhkan kepada TNI AL.

"Tidak ada prajurit yang lepas dari hukum, semuanya kalau salah pasti kita hukum, semuanya ada reward dan punishmennya," kata Yudo.

Baca juga: Jadi Inspektur Upacara, Kepala BP2MI Kenang Peristiwa Heroik Merah Putih

BP2MI bahkan mengatakan akan menemui sejumlah kepala instansi untuk melaporkan temuan ini, termasuk menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Seharusnya menurut Yudo, BP2MI juga menyampaikan kepada dirinya selaku pimpinan tertinggi TNI AL, sehingga nantinya TNI AL kata dia, dapat menindak anggota yang memang terbukti terlibat.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono.

Dia menyebut, keterbukaan dan koordinasi antar instansi pemerintah diperlukan guna menghindari kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

Di mana, hasil koordinasi dan investigasi BP2MI tersebut juga kata dia, akan menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi kinerja TNI AL jika memang terbukti adanya dugaan itu.

"Kita akan tegas tapi BP2MI juga harus terbuka bukan hanya oknum TNI AL dan TNI AU saja, karena hasil penyelidikan keterlibatan anggota TNI AL sampai saat ini hanya menyewakan rumah", katanya.

Sebelumnya diberitakan, untuk proses investigasi penyelidikan sementara yang dilakukan internal TNI AL, ada prajurit TNI AL yang mengontrakkan rumahnya kepada seseorang.

Namun ternyata, orang yang dimaksud itu, menggunakannya sebagai tempat penampungan PMI Ilegal.

Kendati demikian, prajurit yang dimaksud mengaku tidak mengetahui secara pasti kalau ternyata rumahnya dijadikan penampungan PMI Ilegal.

Karena kelalaiannya itu, Polisi Militer AL turun tangan untuk melalukan pemeriksaan lebih lanjut, kendati jika BP2MI mendapat data dan bukti yang menguatkan tentunya diyakini akan membantu peran penyelidikan TNI AL.

Karena itu, TNI AL menunggu koordinasi dan penyampaian hasil investigasi dari BP2MI secara menyeluruh yang menyatakan telah mendapatkan data dan bukti keterlibatan oknum TNI AL agar segera dapat diproses hukum.